- Rutan Kelas II B Selayar Aktif Kembali Salurkan ZIS melalui Basnas
- Wabup Saiful Arif Lantik Asnawi Dahlan Sebagai Direktur Utama PDAM Selayar Masa Bakti 2023-2028
- Ringankan Beban Masyarakat, Bupati Basli Ali Lepas 115 Ton Bantuan Beras
- Pemkab Selayar Gelar FGD Bahas Implementasi Program SIP OK DEH
- Saiful Arif Harap Ada Jalur Khusus untuk Putra Putri Daerah Memperoleh Pendidikan di Kampus Vokasi Unhas
- Basli Ali Tabuh Gendang Tandai Launching Empat Aksi Perubahan PKA Angkatan IV 2023
- Wabup Selayar Pimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Jamsos BPJSTK
- Saiful Arif Pimpin Rapat HLM TPID, Disepakati Ada Aksi Di Lapangan Berdasarkan Tupoksi
- Wabup Kepulauan Selayar Pimpin Upacara HKN dan HUT PMI ke-78
- HUT PMI ke-78, Saiful Arif Sebut PMI Selayar Masih Tetap Eksis dalam Berbagai Kegiatan Sosial Kemanusiaan
Wakil Bupati Kep. Selayar Hadiri Workshop dan Entri Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2016
kepulauanselayarkab.go.id - Bertempat di Hotel Clarion Makassar, Rabu (29/3/2017) Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., menghadiri workshop pemantapan pemeriksaan dan entry meeting pemeriksaan LKPD TA 2016 se kawasan timur Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditunjuk Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah.
Hampir seluruh Kepala Daerah se kawasan timur Indonesia baik itu Gubernur, Bupati/Wakil Bupati hadir dalam acara tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi sekaligus mencari jalan kelar dari berbagai persolan terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, sangat mengapresiasi kegiatan ini dengan menyatakan siap menjadi tuan rumah selamanya. Ia mengatakan kegiatan terebut adalah sebuah agenda maha penting untuk pedoman penyusuan LKPD.
“Syahrul berharap dengan adanya pertemuan ini, ke depan LKPD daerah semakin sempurna dan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Syahrul.
Sementara anggota VI BPK Bahrul Alam menyampaikan workshop sangat penting dalam penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana misi BPK adalah menciptakan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dasarnya melawan korupsi. "Kita perlu menyamakan persepsi terkait hal ini," kata Bahrul Alam. (Man/Adr)
