- Bupati Selayar Serahkan LKPD 2023 Tepat Waktu kepada BPK RI Perwakilan Sulsel
- Pemkab Selayar Sosialisasi E-Katalog Lokal Jasa Kontruksi
- Peringatan Nuzulul Qur an 1445H / 2024 Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar
- Wabup Saiful Arif Inspeksi Bazar Ramadan, Pastikan Jajanan Takjil Aman Dari Bahan Kimia
- Bupati Bersama Forkopimda Selayar Sidak Pasar Bonea, Pastikan Harga Normal
- Wabup Saiful Arif Hadiri Penutupan Festival Islam Nusantara SMAN 265 (1) Selayar, Sekaligus Resmikan Musholla Nurul Ilmi
- Bupati Kepulauan Selayar Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025
- Bupati Selayar Serahkan SK Kepada 258 PPPK Formasi 2023
- Berbagi Bahagia, TP PKK Selayar Sambagi Rumah Warga Salurkan Paket Ramadhan
- Pemkab Selayar Terbaik Outstanding Sustainable Tourism Practice Versi CNN Indonesia Awards.
Wakil Bupati Kep. Selayar Hadiri Workshop dan Entri Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2016
kepulauanselayarkab.go.id - Bertempat di Hotel Clarion Makassar, Rabu (29/3/2017) Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., menghadiri workshop pemantapan pemeriksaan dan entry meeting pemeriksaan LKPD TA 2016 se kawasan timur Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditunjuk Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah.
Hampir seluruh Kepala Daerah se kawasan timur Indonesia baik itu Gubernur, Bupati/Wakil Bupati hadir dalam acara tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi sekaligus mencari jalan kelar dari berbagai persolan terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, sangat mengapresiasi kegiatan ini dengan menyatakan siap menjadi tuan rumah selamanya. Ia mengatakan kegiatan terebut adalah sebuah agenda maha penting untuk pedoman penyusuan LKPD.
“Syahrul berharap dengan adanya pertemuan ini, ke depan LKPD daerah semakin sempurna dan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Syahrul.
Sementara anggota VI BPK Bahrul Alam menyampaikan workshop sangat penting dalam penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana misi BPK adalah menciptakan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dasarnya melawan korupsi. "Kita perlu menyamakan persepsi terkait hal ini," kata Bahrul Alam. (Man/Adr)