- Bukan Sekadar Antrean, Bupati Natsir Ali Dorong Solusi Energi Jangka Panjang
- Bupati Natsir Ali Panggil Agen LPG, Cari Akar Persoalan Penolakan Tabung Berkarat
- Bupati Natsir Ali Kawal Langsung Kedatangan Ribuan Tabung LPG, 600 Tabung Baru Disiapkan
- Ikhtiar Bupati Natsir Ali Hadirkan Listrik untuk Warga Direspons PLN, 8 Lokasi PLTS Disurvei untuk Pembangunan 2026
- 11 Ribu Tabung LPG Baru Disiapkan, Bupati Natsir Ali Tegas: Agen Tak Boleh Menolak, Pertamina Akan Sanksi
- Kementerian ATR/BPN Dukung Penyusunan RDTR Bontomatene, Wabup Selayar Buka FGD
- Wabup Muhtar Terima Tim Teknis ATR/BPN, Bahas Penyusunan RDTR Batangmata
- BBM dan LPG Jadi Sorotan, Pemkab Selayar Libatkan TNI-Polri dan Kejaksaan Bentuk Satgas Pengawasan
- Perkuat Jaminan Sosial Pekerja, Disperinaker Selayar Teken MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan
- Kenapa Kopra Dilarang Masuk KMP Bontoharu? Ini Penjelasan Syahbandar dan Dinas Perhubungan
Wabup Selayar Dorong Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Perbup 33 Tahun 2025

KEPULAUAN SELAYAR — Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, M.M., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja melalui Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sosialisasi tersebut berlangsung di Aula PKK, Selasa (16/12/2025), dengan peserta para Kepala Desa se- Kabupaten Kepulauan Selayar.

Baca Lainnya :
- Besok Dinas PMPTSPTK Bersama BPJS Ketenagakerjaan akan Sosialisasi di Bontolebang0
- Pemkab Selayar Terima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam Pembiayaan Jamsostek Pekerja Informal0
- Pemkab Selayar Bersama BPJSTK Rapat Bahas Peningkatan Kepesertaan melalui Program Sikamaseang0
- Begini Cara BPJSTK Kepulauan Selayar Peringati Hari Pelanggan Nasional0
- Pemkab Kepulauan Selayar dan BPJS Ketenagakerjaan Bahas Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial0
Wabup Muhtar menyampaikan bahwa Peraturan Bupati tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memperoleh perlindungan yang layak dari berbagai risiko kerja.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk kehadiran dan tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun hari tua,” ujar Muhtar.
Ia menjelaskan, melalui Perbup Nomor 33 Tahun 2025, pemerintah daerah ingin memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, serta pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Kepulauan Selayar.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya peran seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak pemberi kerja dalam mendukung implementasi peraturan tersebut secara optimal. Menurutnya, keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat bergantung pada sinergi dan kesadaran bersama.
“Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman semua pihak, sehingga pelaksanaan Perbup ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pekerja di Selayar,” katanya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut turut hadir para Asisten Setda Kabupaten Kepulauan Selayar. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Dr. Muh. Asri Irawan, S.H., M.Hb., yang menjadi salah satu pemateri dengan materi terkait peran kejaksaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya dari sisi penguatan regulasi dan strategi pendampingan.
Pemateri lainnya yakni Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kepulauan Selayar, Gazali, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Andriany Gusram, S.Pi,
Sementara itu, peserta sosialisasi diharapkan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat desa. (Humas IKP Diskominfo SP/Im)











.jpeg)