Kunker, Sembari Menyalurkan Bantuan, MBA Nyatakan Penolakannya Terhadap Politik Dinasti

SELAYAR - Kunjungan kerja Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali bersama rombongan pada tiga kecamatan di kepulauan terus berlanjut. Hingga berita ini diturunkan, Jumat (18/10/2019) Bupati sudah berada di Pulau Lantondu Kecamatan Takabonerate. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati mengawali kunkernya di Kecamatan Pasimarannu. Dari pantauan media ini, usai melakukan serangkaian agenda kegiatan di Kecamatan Pasimarannu, Bupati dan rombongan tinggalkan Pasimarannu dan tiba di Kecamatan Pasilambena 16 Oktober kemarin. 
 
Meski hanya sehari di Kecamatan Pasilambena, namun Bupati sempat menyambangi warganya dengan keliling dari desa ke desa, seperti Desa Kalaotoa, Desa Lembang Matene, Desa Garaupa, Garaupa Raya, serta Desa Karumpa. 

Sembari menyalurkan Bansos Non Tunai PKH, H. Muh. Basli Ali yang juga akrab disapa MBA melakukan tatap muka secara sederhana dengan masyarakat setempat. 

Kehadiran orang nomor satu di Kepulauan Selayar ini menjadi kebahagiaan tersendiri dan berkah bagi warga Kecamatan Pasilambena. Basli Ali banyak menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat. Diantaranya rencana pembangunan ruas jalan antara Kawau dan Garaupa Raya serta rencana pembangunan jalan yang akan menghubungkan Dusun Karumpa dengan Karumpa Timur.

Di Desa Karumpa, usai tatap muka dengan aparat desa dan masyarakat, MBA mengunjungi rumah-rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga miskin, dengan menyantuni dan memberikan bantuan sejumlah uang tunai. 

"Tidak ada alasan bagi saya sebagai seorang Bupati untuk tidak melayani warganya dengan baik, selama itu tidak bertentangan dengan regulasi yang ada,  jabatan Bupati tidak lebih sebagai seorang pelayan, jadi Bupati harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebab  jabatan Bupati diperoleh dari masyarakat," ucap Basli Ali.

Selain itu, di hadapan masyarakat Basli Ali juga menyampaikan penolakannya terhadap politik dinasti. Menurutnya seorang pemimpin yang menganut dan menerapkan politik dinasti akan merusak makna demokrasi yang sesungguhnya, dan yakin bila itu terjadi maka pembangunan suatu daerah tentu tidak akan berjalan maksimal.

"Saya sangat tidak setuju dengan politik dinasti, itu tidak baik bagi demokrasi kita khususnya bagi masyarakat, berikan kesempatan juga kepada orang lain untuk memimpin dan membangun daerah ini," terang Basli Ali. (Humas/IC)