Diskominfo-SP Perkuat SDI, Sekda Selayar Tegaskan Pentingnya Data Akurat

KEPULAUAN SELAYAR — Dinas Komunikasi, Informatika  Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Bidang Statistik menggelar Workshop Penyusunan Daftar Data Daerah Tahun 2027, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Senin (7/9/2026).

Kegiatan yang melibatkan Kasubag Perencanaan seluruh OPD tersebut dibuka Sekretaris Daerah Andi Abdurrahman.

Baca Lainnya :

• Bupati Kepulauan Selayar Hadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPK Sulsel 0
• Ketua TP PKK Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran Bontona Saluk0
• Dorong Penerimaan PAD sektor PBB P2, BPKPAD Gencar Lakukan Sosialisasi 0
• Desa Pamatata dan Desa Bontolempangan sukses laksanakan Program Keserasian Sosial0
• Bupati Natsir Ali Kukuhkan Paskibraka Selayar 2025, Siap Kibarkan Merah Putih di HUT ke-80 RI0

Kepala Dinas Kominfo-SP Hj. Andi Dwiyanti Musrifah mengatakan, workshop ini merupakan bagian dari proses perencanaan data dalam kerangka Satu Data Indonesia (SDI). Daftar data yang diusulkan OPD selanjutnya akan menjadi bahan Forum Satu Data Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada Bappenas.

Ia berharap data yang diusulkan selaras dengan RPJMD dan Rencana Induk Data dalam RPJMN, sehingga kebutuhan data pembangunan dapat terpetakan secara sistematis.

Sementara itu, Sekda Andi Abdurrahman menegaskan, data yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.

“Data harus menjadi kompas pembangunan, sehingga setiap kebijakan dan anggaran pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Menurutnya, melalui interoperabilitas dan bagi pakai data dalam SDI, Selayar memiliki peluang lebih besar untuk menunjukkan potensi serta kondisi riil daerah kepada pemerintah pusat.

Karena itu, setiap OPD sebagai produsen data dituntut memastikan data yang dihasilkan valid, berkualitas, dan menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata.

“Jangan hanya benar di atas kertas, tetapi harus sesuai dengan keadaan riil di lapangan,” ujarnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kabid Statistik Dinas Kominfo-SP, Mar’awati, terkait teknis penyusunan Daftar Data Daerah Tahun 2027 melalui materi “Mendukung Data-Driven Policy-Making melalui Satu Data Indonesia.”

Mar’awati menjelaskan, SDI menjadi fondasi dalam mewujudkan kebijakan berbasis bukti. Data yang akurat dan terstandar membantu pemerintah menetapkan program prioritas sesuai kondisi masyarakat, sekaligus mengurangi ego sektoral dan duplikasi data antar-OPD.

Penerapan SDI juga mendorong efisiensi APBD melalui integrasi dan bagi pakai data, sekaligus memperkuat sinkronisasi pembangunan daerah dengan pemerintah pusat. Karena itu, setiap OPD sebagai produsen data perlu memastikan data yang dihasilkan valid, berkualitas, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.. (HUMAS-IC)

__