Wabup Muhtar Pantau Tiga APMS, Pelayanan dan Pasokan BBM Jadi Perhatian

KEPULAUAN SELAYAR, — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memperketat pemantauan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) menyusul masih terjadinya antrean kendaraan di lapangan.

Pemantauan dilakukan Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Muhtar, M.M., bersama Kepala Bagian Perekonomian, Polres Kepulauan Selayar, Kodim, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kamis (3/9/2026).

Baca Lainnya :

• Arus Balik Lebaran Idul Fitri 1444 H dari Pelabuhan Pamatata-Bira Berjalan Lancar, Semua Kendaraan dan Penumpang Terakomodir0
• Kelurahan Benteng Bentuk Tim CERDAS Atasi Sampah0
• Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: Hj. Andi Dwiyanti Musrifah Resmi Jabat Kadis Kominfo-SP Selayar0
• Wabup Muhtar Apresiasi Polres Selayar Gelar Fishing Tournament Sambut Hari Bhayangkara 790
• Kabupaten Kepulauan Selayar Lulus Verifikasi Dokumen Kabupaten Sehat Nasional 0

Tim melakukan pengecekan langsung di sejumlah APMS, di antaranya APMS Tanri Jaya, APMS Patra, dan APMS Putriana. Pemantauan diarahkan untuk memastikan pelayanan berjalan optimal serta kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi secara tepat.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kepulauan Selayar, Mursalim, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan  kuantitas BBM yang diterima masyarakat sesuai ketentuan.

“Yang kita pastikan adalah  ketepatan ukuran atau liter, penguatan sistem pelayanan, serta memastikan jatah setiap trip dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, penguatan sistem pelayanan menjadi penting agar distribusi BBM tidak hanya berjalan sesuai kuota, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya ketika terjadi keterlambatan pasokan.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Muhtar menegaskan agar pelayanan BBM kepada masyarakat terus dioptimalkan. Ia berharap APMS dapat memberikan pelayanan setiap saat sesuai dengan ketersediaan stok dan kondisi distribusi.

Wabup juga meminta agar jam pelayanan diperpanjang sehingga masyarakat memiliki waktu lebih luas untuk mendapatkan BBM dan antrean dapat diminimalkan.

“Pelayanan harus dioptimalkan. Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu. Kalau memungkinkan, jam pelayanan ditambah sehingga distribusi kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” tegas Wabup Muhtar.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap kendaraan yang bolak-balik melakukan pengisian BBM, kemudian menyimpan atau memindahkan BBM tersebut ke dalam jerigen. Kondisi tersebut diminta menjadi perhatian bersama dalam pengawasan pelayanan di APMS.

Wabup mengarahkan agar APMS menyiapkan spanduk atau papan informasi yang jelas di lokasi pengisian. Selain sebagai bentuk pengawasan, informasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan pengisian dan penggunaan BBM.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan BBM berjalan tertib dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil, sekaligus mencegah praktik pengisian berulang yang berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM bagi pengguna lainnya.

Selain itu, pemerintah daerah meminta adanya langkah antisipasi apabila terjadi keterlambatan pasokan. APMS diharapkan menyiapkan alternatif pelayanan sehingga gangguan distribusi tidak langsung berdampak pada masyarakat.

Dalam pemantauan tersebut, pihak APMS juga menyampaikan salah satu faktor yang menyebabkan antrean adalah berkurangnya frekuensi drop BBM pada Agustus 2026.

Pihak APMS mengakui, pada Agustus seharusnya terdapat tiga kali drop, namun realisasinya hanya dua kali. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada kebutuhan pasokan pada September.

Pada September, kebutuhan yang seharusnya terakumulasi menjadi empat kali drop, namun masih tiga kali. Kondisi inilah yang dinilai turut berkontribusi terhadap tekanan ketersediaan BBM dan antrean masyarakat.

Pemkab Selayar menegaskan pemantauan akan terus dilakukan bersama unsur terkait untuk memastikan distribusi dan pelayanan BBM berjalan tertib, transparan, tepat ukuran, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara APMS, pemerintah daerah dan pihak terkait, terutama dalam mengantisipasi keterlambatan pasokan agar tidak menimbulkan antrean panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. (HUMAS-IC)