- BPKPD Selayar Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Pemkab Selayar Ikut Serta Dalam FGD Monev Tematik Penerapan SPM
- DLH olah Sampah Plastik Jadi BBM, Saiful Arif : Sebelum Dilaunching Persiapkan Hasil Kajian dan Uji Lab
- Sisa Honorer Dinas Lingkan Hidup Tidak Masuk Data Base BKN akan dialihkan ke Outsourcing
- Pemkab Selayar Peringatan Hari Amal Bakti ke-79 Kemenag
- Pemkab Kepulauan Selayar Gelar Dzikir dan Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2025
- Bupati Selayar Briefing Akhir Tahun Evaluasi Kinerja OPD
- Wabup Saiful Arif Lantik 25 Pejabat Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Ranperda APBD 2025, Saiful Arif : Semoga Penyelengaraannya Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
- Peringatan HUT ke-25 DWP, Sekda Selayar : Momentum Ini Dapat Dijadikan Referensi Evaluasi dan Introspeksi Pelaksanaan Program
Antisipasi Segala Bentuk ATGH Jelang Pilkada, Kesbangpol Rapat Koordinasi dengan Aparat TNI Polri
SELAYAR - Memasuki tahapan pilkada 2020 banyak hal yang harus diantisipasi utamanya bentuk-bentuk ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan (ATGH), khususnya yang berpotensi menggangu jalannya permerintahan dan proses demokrasi pemilukada.
Hal ini disampaikan oleh Kaban Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Ince Rahim, S.Pd., S.H., M.H., pada rapat koordinasi bersama jajaran TNI/Polri di Aula Badan Kesbangpol Senin (10/02/2020).
Ince Rahim mengatakan upaya deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini harus dilakukan oleh semua pihak bersama pemerintah dan aparat keamanan TNI/Polri pada semua tingkatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
"Dari hasil rapat yang saya hadiri di Kesbangpol Provinsi terkait perkiraan-perkiraan ancaman menghadapi pilkada serentak tahun 2020 dimana ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang ikut pilkada, yang harus diantisipasi khususnya daerah yang diperkirakan rawan terhadap ATGH pemilukada," kata Ince.
Analisa Kesbangpol terhadap ATGH antara lain dari aspek penyelenggara, aspek pasangan calon, aspek pemilih, logistik dan aspek media sosial.
"Dengan memperhatikan semua perkiraan yang potensial menjadi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tahapan pilkada, harus ditangani secara sungguh-sungguh agar tidak berdampak luas pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Ince Rahim.
Badan kesbangpol kata dia, akan membuat analisa potensi kerawanan jelang Pilkada. "Kita ketahui bersama bahwa sifat ancaman itu majemuk, fisik, non fisik serta global dan dalam giat politik di daerah jelang pilkada, salah satu pemicu konflik adalah hoaks yang dilakukan oleh orang-orang yang intoleran / anti kemapanan untuk memanaskan suasana politik daerah," ucap Ince Rahim yang ditemui diruang kerjanya usai melakukan rapat kordinasi dengan aparat TNI-POLRI. (Arud)