Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Kapasitas Hukum Desa, Bupati Selayar Teken Kesepakatan dengan Kemenkum Sulsel

By Ichal Bendo 10 Nov 2026, 18:01:17 WIB Berita

Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Kapasitas Hukum Desa, Bupati Selayar Teken Kesepakatan dengan Kemenkum Sulsel

MAKASSAR– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memperkuat kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan dalam upaya melindungi kekayaan intelektual daerah sekaligus meningkatkan kapasitas hukum aparatur pemerintahan desa.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Natsir Ali, bersama Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Muhammad Ikmal Idrus, di Makassar, Selasa (10/11/2026).

Baca Lainnya :

Kesepakatan yang berlaku selama lima tahun ini mencakup pengelolaan, pelindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap potensi dan produk unggulan daerah.

Salah satu agenda strategis yang disiapkan adalah pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual yang akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas kreatif dalam mengakses konsultasi hingga proses pendaftaran kekayaan intelektual.

Pelindungan juga diarahkan pada kekayaan intelektual personal maupun komunal, termasuk Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tradisional. Selain itu, penguatan identitas produk lokal melalui pendaftaran merek kolektif turut menjadi perhatian, khususnya bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kepulauan Selayar.

Dalam implementasinya, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan akan memberikan pendampingan teknis dan asistensi operasional. Sementara Pemkab Selayar menyiapkan pemetaan potensi kekayaan intelektual, penguatan regulasi daerah, serta dukungan anggaran agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tidak hanya menyasar sektor ekonomi kreatif, kerja sama ini juga diperluas pada penguatan kapasitas hukum pemerintahan desa dan kelurahan.

Salah satu tindak lanjut yang diagendakan adalah bimbingan teknis dan pelatihan paralegal bagi seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Program ini akan memberikan pemahaman mengenai bantuan hukum, tata kelola pemerintahan desa, serta tata cara penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penguatan kapasitas tersebut menjadi langkah preventif untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan potensi persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rencananya, kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan paralegal tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada momentum peringatan Hari Jadi Selayar, akhir November atau awal Desember mendatang.

Kerja sama ini juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi komoditas unggulan daerah, terutama kelapa. Proses sertifikasi terhadap ribuan pohon kelapa indukan di Selayar terus didorong untuk memperkuat pengakuan terhadap kualitas sumber benih lokal.

Upaya tersebut sejalan dengan potensi Kepulauan Selayar sebagai salah satu daerah penghasil bibit kelapa berkualitas yang perlu mendapatkan pelindungan dan pengakuan secara nasional.

Di sisi lain, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan turut mengapresiasi komitmen Pemkab Kepulauan Selayar dalam penguatan regulasi daerah. Koordinasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) antara kedua pihak dinilai berjalan responsif dan lancar, meskipun Selayar memiliki tantangan geografis sebagai daerah kepulauan.

Melalui kesepakatan ini, Pemkab Kepulauan Selayar diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dan potensi lokal, tetapi juga menghadirkan aparatur desa yang lebih memahami aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (HUMAS-IC)