Forum Pengawasan dan Penanganan Illegal Fishing Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk

kepulauanselayarkab.go.id - Forum pengawasan dan penanganan illegal fishing Kabupaten Kepulauan Selayar segera terbentuk. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pembentukan forum oleh Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali dengan sejumlah instansi dan forkopimda diantaranya Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Syamsu Ridwan, SIK., Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate Ir. Jusman, Komandan Pos Angkatan Laut Selayar Letda Laut Apriadi, koordinator pos pengawasan PSDKP Selayar Syaiful Asri, S.Pi., bertempat di Rayhan Royal Room, Senin (27/11/2017).

Pembentukan forum pengawasan illegal fishing yang diselenggarakan oleh Balai Taman Nasional Takabonerate ini, dalam rangka penyadartahuan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan illegal fishing di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685 /XI/Tahun 2017.

Ada 4 poin pentin dalam kesepakatan forum itu yakni :

Baca Lainnya :

• 20 Kades dan Lurah Deklarasi ODF, Bupati Canangkan Germas Kabupaten Kepulauan Selayar0
• Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si : Nelayan Selayar Harus Fokus Pada Budidaya Ikan di Laut0
• Tim Kemenpar RI Eksplore Pariwisata Kepulauan Selayar0
• Wakil Bupati Buka Secara Resmi Acara Pembinaan Industri Rumah Tangga Tahun 20170
• Wakil Ketua FKS Selayar Ajak Masyarakat Pulau Dukung Program Kabupaten Sehat 0

1. Membentuk forum pengawasan dan penangan illegal fishing di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.  
   
2. Forum pengawasan dan penanganan illegal fishing Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas sebagai berikut :

   • Menyiapkan rencana kerja dan jadwal pengawasan

   • Mengadakan pertemuan rutin forum yang bertujuan untuk mengoordinasikan rencana kegiatan dan mengevaluasi kegiatan dalam hal pengendalian illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

   • Melaksanakan penyuluhan, pencegahan dan penindakan serta penanganan kepada masyarakat yang berkaitan dengan illegal fishing di seluruh area Kabupaten Kepulauan Selayar

3. Setiap instansi yang tergabung dalam forum pengawasan dan penanganan illegal fishing Kabupaten Kepulauan Selayar wajib melakukakan segala upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkan adanya praktik illegal fisihing di seluruh wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar.
   

4. Setiap instansi wajib mendukung segala sarana dan prasarana serta pendanaan yang dibutuhkan dalam melakukan tugas yang berkaitan dengan kegiatan forum pengawasan dan penanganan illegal fishing.

Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat dua program strategis yang memerlukan penanganan secara terintegrasi lintas sektor. Program dimaksud adalah program pengelolaan perikanan berkelanjutan dan program pengembangan pariwisata.

“Pada bidang pengelolaan perikanan berkelanjutan pengelolaan perikanan berkelanjutan, permasalahan yang dihadapi bukan hanya terkait peningkatan produksi perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya keterpaduan dalam pengawasan dan penanganan illegal fisihing,” kata Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali.

Olehnya itu Bupati menyambut positif adanya inisiasi adanya pembentukan forum pengawasan dan penanganan illegal fishing.

“Guna memberikan suatu penegasan bersama dengan para pihak terkait, khususnya institusi yang menjadi bagian dari forum pengawasan dan penanganan illegal fishing Kabupaten Kepulauan Selayar, maka hari ini kita lakukan penandatanganan bersama dari naskah kesepakatan pembentukan forum yang kita maksud,” papar Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali. (Firman)