Bupati Natsir Ali Pimpin Rakor Terpadu Sektor Unggulan Pembangunan Daerah, Tekankan Empat Point Penting

KEPULAUAN SELAYAR — Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Terpadu Sektor Unggulan Pembangunan Daerah yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (20/11).

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD, Sekda, perwakilan Dandim dan Kajari Selayar, seluruh pimpinan OPD terkait, Danpos TNI AL, Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate, para camat, kepala desa, lurah, pendamping desa, pelaku usaha, serta unsur masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menekankan sejumlah fokus strategis pembangunan daerah yang membutuhkan gerak cepat, kolaborasi, serta komitmen seluruh elemen.

Baca Lainnya :

• Polsek Polebungin Gelar Deklarasi Damai 31 Calon Kepala Desa se Kacamatan Bontomanai dan Buki0
• HPSN 2025, Pemkab Selayar Gelar Aksi Bersih dan Tanam Mangrove di Desa Bontosunggu0
• Serahkan Bantuan Sosial, Begini Penjelasan Bupati Kepulauan Selayar 0
• Kepulauan Selayar Raih Stand Terbaik I Pekan Raya Sulsel 2021.0
• Dorong Digitalisasi Desa, Dinas PMD bersama Bank Sulselbar Selayar Gelar Sosialisasi Penggunaan CMS untuk Transaksi Non Tunai0

Pada poin pertama, Bupati meminta para kepala desa menyiapkan lahan strategis untuk pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih dengan ukuran 30 x 30 meter atau minimal 20 x 30 meter sebagai bagian dari pengembangan sektor unggulan desa. Ia menegaskan pentingnya kesiapan lahan agar program prioritas dapat segera diwujudkan.

Terkait program Gemerlap, yang kini telah mencapai level nasional, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergotong royong menyukseskannya. Setiap desa diminta segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki lahan kosong minimal 1 hektar per orang, serta melaporkan kesiapan lahan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pengembangan program tersebut.

Pada poin berikutnya, Bupati menyoroti pentingnya Check Point bagi kapal nelayan dari luar Selayar sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa masyarakat harus ikut menjaga dan mendukung langkah ini, agar potensi PAD tidak lagi mengalir ke daerah lain.

Bupati mengungkapkan bahwa selama ini, miliaran rupiah potensi PAD sektor perikanan justru mengalir ke kabupaten lain, sementara Selayar hanya menerima dampak kerusakan terumbu karang. Karena itu, ia menilai perlu adanya langkah tegas berupa pemberlakuan check point dan penarikan retribusi terhadap kapal nelayan dari luar daerah.

“Selama ini potensi PAD kita di sektor perikanan banyak keluar ke daerah lain. PAD dari check point harus kembali ke desa,” tegasnya.

Selanjutnya, terkait MBG, Bupati mendorong kepala desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi lokal, seperti bercocok tanam, beternak, atau memenuhi kebutuhan lain yang diperlukan MBG.

“Jangan semua bahan didatangkan dari luar Selayar. Masyarakat harus mengambil peran agar manfaat ekonominya dirasakan langsung,” ujarnya.

Rakor berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari para kepala desa dan peserta lainnya. Bupati menyampaikan bahwa seluruh saran tersebut akan menjadi catatan penting yang akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan langkah strategis pembangunan ke depan. (HUMAS-IC)