Bupati Natsir Ali Bawa Potensi Selayar Naik Kelas, Karya dan Produk Lokal Diperkuat dengan Pelindungan Hukum

MAKASSAR – Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Natsir Ali, mendorong penguatan pelindungan kekayaan intelektual sebagai upaya memberikan pengakuan hukum terhadap karya, inovasi, dan produk unggulan daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (10/11/2026). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Muhammad Natsir Ali bersama Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Muhammad Ikmal Idrus dan Kepala Bapperida Selayar, Dr. Finriyani Arifin.

Baca Lainnya :

• Asisten Pemerintahan dan Kesra Launching Dashat Percepat Penurunan Stunting0
• Cegah COVID-19, Jajaran Pegawai Diskominfo-SP Selayar Jalani Vaksin Tahap II0
• Apkasi Gelar Munas ke-VI, Bupati Natsir Ali Siap Sinergikan Pembangunan Daerah0
• Sekda Kep. Selayar Buka Islamic Camp Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 0
• Update Terbaru : Tambah Dua, Total Pasien Sembuh Covid-19 di Selayar Menjadi 22 Orang0

Dalam sambutannya, Bupati Natsir Ali menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memberikan pelindungan hukum terhadap potensi unggulan daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.

"Kerja sama ini menjadi langkah penting agar karya, inovasi, dan produk Selayar diakui secara sah melalui hak cipta, merek, maupun indikasi geografis," tegasnya.

Menurut Bupati, potensi daerah seperti kelapa dan berbagai produk unggulan masyarakat perlu mendapatkan perhatian, pendampingan, serta kepastian pelindungan agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.

Kesepakatan yang berlaku selama lima tahun tersebut mencakup pengelolaan, pelindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI), termasuk potensi kekayaan intelektual komunal dan Pengetahuan Tradisional. Penguatan merek kolektif bagi produk lokal, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, juga menjadi bagian dari agenda kerja sama.

Salah satu program yang akan dikembangkan adalah pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual yang direncanakan terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Fasilitas ini diharapkan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha mengakses layanan konsultasi, pendampingan, hingga pendaftaran kekayaan intelektual.

Kerja sama ini juga mencakup penguatan kapasitas hukum aparatur desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan paralegal bagi seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Materinya meliputi bantuan hukum, tata kelola pemerintahan, serta penyusunan Peraturan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada momentum peringatan Hari Jadi Selayar, akhir November atau awal Desember 2026.

Selain pelindungan kekayaan intelektual, Pemkab Selayar juga mendorong sertifikasi ribuan pohon kelapa indukan untuk memperkuat pengakuan terhadap kualitas sumber benih kelapa lokal.

Melalui kesepakatan ini, Pemkab Selayar berharap potensi unggulan daerah tidak hanya mendapatkan kepastian pelindungan hukum, tetapi juga mampu dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. (HUMAS-IC)