- EKI OJK Sasar Patilereng, Sekda Selayar Dorong Ekonomi Produktif Warga
- PKK Selayar Perkuat Edukasi Pangan Sehat Lewat Lomba B2SA
- Rakor TPKAD, Bupati Natsir Ali Dorong Akses Keuangan hingga Pulau-Pulau Kecil
- Bukan Sekadar Antrean, Bupati Natsir Ali Dorong Solusi Energi Jangka Panjang
- Bupati Natsir Ali Panggil Agen LPG, Cari Akar Persoalan Penolakan Tabung Berkarat
- Bupati Natsir Ali Kawal Langsung Kedatangan Ribuan Tabung LPG, 600 Tabung Baru Disiapkan
- Ikhtiar Bupati Natsir Ali Hadirkan Listrik untuk Warga Direspons PLN, 8 Lokasi PLTS Disurvei untuk Pembangunan 2026
- 11 Ribu Tabung LPG Baru Disiapkan, Bupati Natsir Ali Tegas: Agen Tak Boleh Menolak, Pertamina Akan Sanksi
- Kementerian ATR/BPN Dukung Penyusunan RDTR Bontomatene, Wabup Selayar Buka FGD
- Wabup Muhtar Terima Tim Teknis ATR/BPN, Bahas Penyusunan RDTR Batangmata
Bupati Kepulauan Selayar Buka Sosialisasi Pengelolaan BBL dan Penyusunan RAD Menuju Perikanan Ramah Lingkungan

KEPULAUAN SELAYAR - Sosialisasi pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Selayar menuju perikanan ramah lingkungan, oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, berlangsung di Rayhan Hotel Ballroom, Kamis (13/8/2020).
Sosialisasi pengelolaan BBL tersebut dibuka oleh Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali yang di hadiri oleh Ketua DPRD Selayar Mappatunru, S. Pd., bersama seluruh unsur Forkopimda, yang mewakili Kadis Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kasubdit pemantauan dan Analisis Sumberdaya ikan, Direktorat Sumberdaya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Balai Taman Nasional Taka Bonerate, para pejabat struktural DKP, Danposmat TNI AL Selayar, Koordinator Pos PSDKP Selayar, Penyuluh Perikanan, sejumlah kades dan kelompok nelayan serta undangan lainnya, dengan total jumlah peserta sebanyak 70 orang.
Dalam sosialisasi tersebut, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan Rencana Aksi Daerah Selayar menuju perikanan ramah lingkungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama anggota Forkopimda dan instansi terkait.
Baca Lainnya :
- Cegah Corona, BPK RI Terapkan Metode Pemeriksaan Desk Audit dan Teleconference0
- Paripurna DPRD Selayar, Agenda Penyerahan LKPJ Bupati TA 2019 serta Penyerahan 2 Ranperda0
- Bupati Selayar Ikuti Halal Bi Halal Pemprov Sulsel, Gubernur Minta Maaf Secara Virtual0
- Ketua GTPP Covid-19 Selayar: Tiga Warga Terpapar Corona akan Jalani Karantina Duta Covid di Makassar0
- Bupati Kepulauan Selayar Serahkan Naskah Ranperda Pertanggungjawaban APBD 20190
Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali dalam sambutan pembukanya mengatakan, pemerintah daerah saat ini mengusung Kelautan dan Perikanan dan pariwisata sebagai program prioritas pembangunan daerah dengan menitik beratkan pada peningkatan produksi, industry perikanan dan pengembangan pariwisata yang dapat menjadi daya saing daerah secara berkelanjutan.
Meski demikian kata Basli Ali, tantangan terbesar dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah bagaimana pemerintah dapat menciptakan suasana kondusif berinvestasi serta membuat regulasi dan kebijakan pengelolaan yang berpihak kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pelaku perikanan lainnya dalam berusaha.
“Potensi yang besar ini tentunya taidak akan mampu memberikan manfaat yang optimal terhadap pembangunan daerah terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar sumberdaya itu ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik,” kata Basli Ali.
Ia berharap kegiatan sosialisasi pengelolaan BBL dan penyusunan RAD Selayar menuju perikanan ramah lingkungan, dapat memberikan solusi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara bijak dan berkeadilan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan di Kepulauan Selayar.
Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. Makkawaru dalam laporannya menyebut bahwa kegiatan sosialisasi pengelolaan BBL bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada peserta mengenai regulasi, prosedur dan tata cara pemanfaatan dan pengelolaan BBL termasuk mekanisme perizinan usahanya. (humas/im)











.jpeg)