Wabup Selayar Ikut Rakor Kemendagri Terkait Pencegahan Korupsi

KEPULAUAN SELAYAR - Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, S.H. didampingi Sekretaris Diskominfo, SP Siti Rahmania, S.H., Kepala Bidang Litbang Bappelidbangda Nasaruddin T, SE.,M.Si ikuti Rapat kerja (Raker)) Evaluasi Program Strategi Kegiatan Pemerintah Daerah serta briefing berkaitan dengan masalah pencegahan tindak pidana korupsi secara Virtual di ruangan Vidcon Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Senin 24/1/2022.

Raker kerja (Raker) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi Prof. Drs. H.Tito Karnavian, M.A.,Ph.D. yang didampingi oleh Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si dan Kepala LKPP And. Azwar Anas dihadiri oleh Kepala Daerah, Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dalam Rapat kerja virtual tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk kehormatan bangsa kita, tentu kalau ada pemerintahan yang bersih, Goverment, Governancenya kita akan membuat pemasukan negara, pendapatan asli daerah akan meningkat.

Baca Lainnya :

• Bupati Kepulauan Selayar Irup Pengibaran Bendera Merah Putih HUT ke-76 Kemerdekaan RI0
• Sambut Atlet PON Papua Asal Selayar, Pemkab Berikan Bonus0
• Disela Kunkernya, Wabup Kepulauan Selayar Ceramah Hikmah Maulid di Pasimasunggu0
• Wabup Kepulauan Selayar Serahkan Santunan kepada Janda Keluarga Veteran0
• Paripurna DPRD, Wabup Selayar Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 20180

"Saya sangat yakin sudah banyak sekali kepala - kepala daerah yang telah berprestasi melaksanakan kinerja dengan sangat baik, namun apapun juga masalah - masalah hukum yang ditangani penegak hukum melalui KPK ini akan berdampak kepada kepercayaan publik pada sistem pemerintahan, karena sistem pemerintahan ini adalah punggung eksistensi runningnya administrasi pemerintahan, administrasi kenegaraan, "pungkas Tito"

Lain hal dengan Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa tujuan dan tugas kepala daerah menjamin stabilitas politik dan keamanan karena tidak akan pernah program - program pemerintah terwujud tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusip. Peran kepala daerah juga harus menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan bencana alam maupun non alam, katanya.

"Setidaknya ada empat persoalan kebangsaan yang selalu saja ada, yang pertama terkait dengan bencana alam dan non alam, yang kedua merebaknya persoalan - persoalan narkotika, yang ketiga terorisme dan radikalisme dan yang terakhir masalah korupsi, ungkap Firli"

Masalah korupsi, kosupsi tidak hanya sekedar tindak pidana tapi jauh dari itu korupsi adalah kejahatan merampas hak - hak rakyat, merampas hak - hak kita semua dan terkadang sangat bertentangan dengan kehormatan hak - hal asasi manusia.

Sekecil apapun nominalnya uang akan cukup jika digunakan untuk kebutuhan hidup, namun sebesar apapun nominalnya uang tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup, tutup "Firli Bahuri". (Diskominfo SP/CxOne)