Wabup Muhtar Buka Musrenbang RKPD 2027 Sekaligus Sosialisasikan Program GEMERLAP dan GEMETAR di Bontoharu

KEPULAUAN SELAYAR — Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, M.M., membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Bontoharu, Senin (26/1/2026). Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga sekaligus melakukan sosialisasi Program Gerakan Menanam Lima Juta Kelapa (GEMERLAP) dan Gerakan Menanam Batara (GEMETAR) kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

Dalam sambutannya, Wabup Muhtar menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum strategis antar pelaku pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2027. Forum ini bertujuan untuk menghimpun masukan awal serta menyelaraskan agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan prioritas perangkat daerah sebagai instansi teknis pelaksana program dan kegiatan.

Baca Lainnya :

• Resmi Digelar, Bupati Kepulauan Selayar Buka Musrenbang RKPD Tahun 20220
• Wabup Kepulauan Selayar Buka Musrenbang Tingkat Kecamatan Bontomanai0
• Ranperda APBD 2026 Diserahkan, Pemkab Selayar Prioritaskan GEMERLAP dan Peningkatan PAD0
• Pemkab Selayar Gelar Rapat Perdana Satgas Gemerlap, Wabup Muhtar: Konsistensi Kunci Kesuksesan0
• PKK Selayar Dukung Penuh Program GEMERLAP Hingga Tingkat Desa0

“Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tentunya memerlukan dukungan pendanaan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN,” ujar Wabup.

Ia menjelaskan, Musrenbang menjadi media interaktif bagi seluruh pemangku kepentingan di kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan prioritas, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2027.

“Forum ini merupakan bentuk komitmen bersama para pemangku kebijakan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, RKPD Tahun 2027 merupakan tahun ketiga masa pemerintahan Bupati H. Muhammad Natsir Ali dan Wakil Bupati Drs. H. Muhtar, M.M., untuk periode 2025–2030. Oleh karena itu, pemerintah daerah menaruh harapan besar agar seluruh sektor kehidupan masyarakat dapat terus meningkat melalui pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, khususnya Program GEMERLAP dan GEMETAR.

Dalam rangka sosialisasi program tersebut, Wabup Muhtar memaparkan bahwa Program Gerakan Menanam Lima Juta Kelapa (GEMERLAP) di Kabupaten Kepulauan Selayar telah resmi diluncurkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pemerintah daerah menargetkan penanaman kelapa seluas 7.000 hektare pada tahun 2026 dengan dukungan alat berat seperti excavator dan bulldozer, penyediaan benih kelapa dari Pohon Induk Terpilih (PIT) lokal Selayar, pupuk, serta persiapan lahan dan lubang tanam.

Program GEMERLAP tersebut disinergikan dengan Gerakan Menanam Batara (GEMETAR) melalui penanaman jagung sebagai tanaman sela. Wabup menilai program ini sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Potensi pendapatan dari penanaman jagung cukup menjanjikan, dengan estimasi mencapai Rp50 juta per hektare atau sekitar Rp30 juta bersih setelah dikurangi biaya produksi,” ungkapnya.

Untuk mendukung pemasaran hasil produksi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan, di antaranya PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT BISI Internasional Tbk, serta didukung lembaga perbankan seperti BRI, BPR Kepulauan Selayar, Bank Mandiri, dan Bank Sulselbar.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menegaskan pentingnya pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Menurutnya, efisiensi anggaran harus dimaknai sebagai upaya menggunakan anggaran secara selektif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, terutama untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Menutup sambutannya, Wabup Muhtar mengakui bahwa meskipun berbagai capaian telah diraih, masih terdapat sejumlah hal yang perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan, baik dari sisi kebijakan, program, maupun pelaksanaan di lapangan.

“Kita yakin dengan semangat kebersamaan dan persatuan seluruh pihak, berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus terus diperkuat demi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ke depan,” tutupnya. (Humas IKP Diskominfo SP/Im)