Selayar Kembali Dapatkan Seribu Sambungan Listrik Gratis, Ini Syaratnya

KEPULAUAN SELAYAR - Satu lagi kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasalnya Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Bali Ali hari ini, Senin (24/8/2020) menemui General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Sulawesi, Suroso Isnandar di Makasar untuk memperjuangkan akan kebutuhan listrik untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Dalam pertemuannya, Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan 1000 sambungan listrik gratis. 800 sambungan akan di tempatkan di Pulau Jampea, dan sisanya sebanyak 200 sambungan akan di tempatkan di Daratan Pulau Selayar.  

Demikian dikutip dari akun medsos H. Muh. Basli Ali, Bupati Kepulauan Selayar usai melakukan pertemuan dengan GM PT PLN UIKL Sulawesi Suroso Iskandar
 
"Alhamdulillah Selayar mendapatkan 1000 seribu...sambungan listrik gratis. 800 di Pulau Jampeadan 200 di daratan Selayar. Persyaratan terdaftar pada TNP2K atau BDT di Dinas Sosial. Dinsos segera akan turun ke Jampea dan Daratan Selayar untuk melakukan pendataaan," tulis Basli Ali. 

Baca Lainnya :

• Khidmat, Bupati Kepulauan Selayar Ikut Upacara Detik-Detik Proklamasi Tingkat Nasional Secara Virtual0
• Vicon Bersama Gubernur Sulsel, Bupati Selayar Sampaikan Tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H0
• Kunker, Wabup Selayar Tiba di Pasimarannu, Sebelumnya Buka Lokarkarya di Pasimasunggu0
• Silaturrahim dengan Masyarakat Pasimasunggu Timur, Ini Pesan Bupati Kepulauan Selayar0
• Bupati Kepulauan Selayar Tinjau Demplot KRPL Kelompok Wanita Tani di Bontotangnga0

Sementara Kadis Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Patta Amir membenarkan bahwa ia baru saja mendapatkan perintah dari Bupati H. Muh. Basli Ali untuk segera melakukan pendataan. 

Dalam keterangannya, besok ia akan turun langsung ke Pulau Jampea memimpin timnya untuk melakukan pendataan sebanyak 800 KK. Dalam waktu yang bersamaan, lanjut Kadinsos  tim lainnya juga akan turun mendata di daratan Pulau Selayar. 

"Jadi yang bersyarat adalah masyarakat yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dulu memang namanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), namun beberapa kali berubah nama, akhirnya menjadi DTKS," ucap Patta Amir. (humas/im)