Selayar Kembali Dapatkan Seribu Sambungan Listrik Gratis, Ini Syaratnya

KEPULAUAN SELAYAR - Satu lagi kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasalnya Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Bali Ali hari ini, Senin (24/8/2020) menemui General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Sulawesi, Suroso Isnandar di Makasar untuk memperjuangkan akan kebutuhan listrik untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Dalam pertemuannya, Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan 1000 sambungan listrik gratis. 800 sambungan akan di tempatkan di Pulau Jampea, dan sisanya sebanyak 200 sambungan akan di tempatkan di Daratan Pulau Selayar.  

Demikian dikutip dari akun medsos H. Muh. Basli Ali, Bupati Kepulauan Selayar usai melakukan pertemuan dengan GM PT PLN UIKL Sulawesi Suroso Iskandar
 
"Alhamdulillah Selayar mendapatkan 1000 seribu...sambungan listrik gratis. 800 di Pulau Jampeadan 200 di daratan Selayar. Persyaratan terdaftar pada TNP2K atau BDT di Dinas Sosial. Dinsos segera akan turun ke Jampea dan Daratan Selayar untuk melakukan pendataaan," tulis Basli Ali. 

Baca Lainnya :

• Pemilu 2019 Dinilai Aman dan Lancar, Bupati Kepulauan Selayar Apresiasi Semua Elemen Terkait 0
• Video Conference dengan Wagub Sulsel, MBA Laporkan Kondisi Terkini Penanganan Covid-190
• Mesin Listrik 1000 KWH, Segera Tiba di Pulau Jampea Kepulauan Selayar0
• Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Selayar, Umumkan Pasien Pertama Positif Corona0
• Sukseskan Program Kab. Kepulauan Selayar, PLN Nyalakan Listrik 120 Pelanggan di Desa Bonea Makmur0

Sementara Kadis Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Patta Amir membenarkan bahwa ia baru saja mendapatkan perintah dari Bupati H. Muh. Basli Ali untuk segera melakukan pendataan. 

Dalam keterangannya, besok ia akan turun langsung ke Pulau Jampea memimpin timnya untuk melakukan pendataan sebanyak 800 KK. Dalam waktu yang bersamaan, lanjut Kadinsos  tim lainnya juga akan turun mendata di daratan Pulau Selayar. 

"Jadi yang bersyarat adalah masyarakat yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dulu memang namanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), namun beberapa kali berubah nama, akhirnya menjadi DTKS," ucap Patta Amir. (humas/im)