Sekda Pimpin Tim MPP Selayar Banchmarking ke DKI Jakarta dan Bogor

SELAYAR - Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk peningkatan pelayanan publik bukan sebatas isapan jempol belaka. 

Meskipun Bupati Kepulauan Selayar telah melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) bersama dengan Kementerian PANRB, namun untuk peningkatan pemahamam tentang MPP itu, tim penyelenggara MPP Kepulauan Selayar melakukan Banchmarking di MPP DKI Jakarta dan MPP Bogor, Selasa (10/3/2020). 

Dalam banchmarking tersebut dipimpin oleh Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si.

Baca Lainnya :

• Humas Sulsel Expo 2018, Humas dan Protokol Pemda Kepulauan Selayar Optimis Masuk Nominasi Award 0
• Ketua FKS Selayar Serahkan Piagam Penghargaan Kepada Kecamatan, Desa dan Kelurahan Sehat Terbaik0
• Anggota DPRD Selayar Ikut Orientasi di BPSDM Sulsel, Ini Kata Wabup Selayar0
• Sekda Selayar Buka MTQ Tingkat Desa Bonea Makmur 0
• Sholat Idul Adha 1438 H Terpusat di Lapangan Pemuda Benteng, Total Hewan Qurban Capai 415 Ekor0

Disambut oleh Wakil Kepala DPMPTSP Pemprov DKI Denny Wahyu Haryanto, Sekda Kepulauan Selayar Marjani Sultan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tim MPP Selayar. Dalam penyampaiannya Sekda Kepulauan Selayar memaparkan kondisi geografis Kepulauan Selayar dan urgensi mengapa MPP itu penting bagi Selayar yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. 

Berita terkait : MBA : MPP Berikan Kemudahan Masyarakat untuk Mendapatkan Pelayanan

Sementara itu wakil kepala dinas DPMPTSP provinsi DKI jakarta Denny Wahyu Haryanto menyampaikan bahwa saat ini DPMPTSP DKI telah melayani sekitar 315 lebih pelayanan. Hal itu dilakukan demi kenyamanan Warga Jakarta.

Dikatakan Mal Pelayanan Publik Pemprov DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  RI nomor 23 Tahun 2017 tentang  Penyelenggaraan Mall pelayanan publik yang direspon dengan Pergub DKI Jakarta nomor 142 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik , serta keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1856 tahun 2017 tentang Gedung Mal Pelayanan Publik.

Semantara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Muhammad Arsyad  kepada media ini mengemukakan sengaja memilih DKI Jakarta dan Bogor sebagai target  banchmarking, karena selain rekomendasi Kemenpan RB , kedua tempat ini  sangat kuat IT nya. 

"Di DKI Jakarta dan Bogor semua jenis pelayanan pada MPPnya sudah di digitalisasi," jelas Muhammad Arsyad. (IM)