Rakor dengan KPK RI, Bupati Selayar Komitmen Tingkatkan Capaian MCP

KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali menekankan para perangkat daerah untuk terus berkomitmen meningkatkan capaian Monitoring Center For Prevention (MCP).

Hal tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi dengan Tim Direktorat Korsuo Wikayah IV KPK RI, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Senin (8/5/2023)

"Berdasarkan hasil evaluasi oleh PIC KPK, capaian MCP Kabupaten Kepulauan Selayar
sebesar untuk Tahun 2022 75%, nilai tersebut meningkat 
dibandingkan dengan Capaian Tahun 2021 sebesar 64,06%." Ungkap Bupati dalam paparannya.

Baca Lainnya :

• Asniar Marjani Pimpin Sidang Komisi C Musprov IV DWP Sulsel0
• Pemkab Berduka atas meninggalnya Ketua JOIN Kepulauan Selayar 0
• Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, KPK Monitoring ke Kab. Kepulauan Selayar0
• MBA Vicon HLM bersama Gubernur Sulsel, Ini yang Dibahas0
• Basli Ali-Saiful Arif Sambut Kunjungan Silaturrhim Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel0

Ia pun kemudian berharap dengan Rakor MCP KPK ini  para perangkat daerah lebih aktif melakukan konsultasi untuk mendapatkan langkah strategis dalam rangka peningkatan solusi  memperkuat upaya pencegahan korupsi agar ke depan proses penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan lebih baik lagi.

"Kepada seluruh perangkat daerah sebagai penanggungjawab delapan area intervensi untuk berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian MCP dengan melakukan koordinasi, bimbingan dan pendampingan dengan KPK khususnya pada delapan wilayah intervensi KPK, agar hasil yang dicapai semakin lebih baik." Tandas Bupati

Tri Budi Rochmanto selaku PIC Korsup Wilayah IV KPK RI pada kesempatan tersebut mengatakan MCP merupakan monitoring capaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh KPK RI pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi 8 (delapan) area intervensi.

"Delapan area intervensi program MCP tersebut yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa." Paparnya

Budi menambahkan, Rakor MCP merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem dan regulasi, dan yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan. (HUMAS Diskominfo SP/-IC)