GEMERLAP dan Checkpoint Nelayan, Dua Strategi Unggulan Selayar di Forum TPID Sulsel

BULUKUMBA— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan Berbasis Zona, yang melibatkan empat kabupaten, yakni Bulukumba, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan Bantaeng.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel, dan berlangsung di Ruang Kahayya, Kantor Satu Atap Gedung Phinisi Bentengnge Bulukumba, Selasa (21/10).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali, hadir langsung dan menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Selayar dalam mendukung langkah-langkah strategis hasil HLM TPID Sulsel.

Baca Lainnya :

• Bupati Buka Temu Karya Daerah Ke VI, Harap Karang Taruna Jadi Penggerak di Masyarkat.0
• Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H : Tahun 2019 Telah Berlalu, Tahun Ini Harus Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya0
• Mahasiswa UGM Resmi Ditarik Kembali Usai 60 Hari KKN-PPM di Kepulauan Selayar0
• Besok Bursa Inovasi Desa Digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar 0
• Pemkab Selayar Gelar Rapat Perdana Satgas Gemerlap, Wabup Muhtar: Konsistensi Kunci Kesuksesan0

Bupati Natsir Ali memaparkan sejumlah program strategis daerah yang tengah dan akan dijalankan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Gerakan Menanam Lima Juta Pohon Kelapa (GEMERLAP).

Menurutnya, program GEMERLAP tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan petani di Kepulauan Selayar, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi daerah sekitar.

 “Program ini akan membuka rantai ekonomi baru di sektor perkebunan dan industri olahan kelapa, yang dapat dimanfaatkan bersama oleh daerah tetangga seperti Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, dan Jeneponto,” ujar Natsir Ali.

Selain itu, Bupati juga menegaskan pentingnya penerapan checkpoint bagi nelayan luar daerah yang masuk ke perairan Selayar untuk menangkap ikan. Langkah ini, katanya, bukan semata bentuk pembatasan, melainkan mekanisme pengawasan sumber daya laut demi menjaga keseimbangan produksi dan stabilitas harga ikan di pasar regional.

“Checkpoint menjadi alat kontrol penting agar distribusi hasil laut lebih teratur dan transparan. Dengan begitu, kabupaten lain juga dapat memperoleh pasokan ikan yang stabil dan harga yang lebih terkendali,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan checkpoint juga berperan dalam mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, memperkuat data statistik perikanan antar daerah, serta menciptakan sistem perdagangan hasil laut yang lebih adil.

 “Jika nelayan luar terdata dan aktivitasnya terpantau, kita semua diuntungkan. Pasar menjadi sehat, harga terjaga, dan ekosistem laut terlindungi,” lanjutnya.

Di akhir pemaparannya, Bupati Natsir Ali berharap adanya dukungan dan sinergi lintas kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

 “Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Dengan koordinasi antar daerah, hasilnya akan lebih besar dan berkelanjutan,” tutupnya.

Kegiatan HLM TPID ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, menekan laju inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah selatan Sulawesi Selatan.(HUMAS-IC)