Bupati Natsir Ali Serius Tindaklanjuti Aspirasi Pemekaran Daerah, Perintahkan BPKPD Siapkan Anggaran

KEPULAUAN SELAYAR– Komitmen Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, dalam mendukung pemekaran daerah di wilayah Kepulauan Selayar ditunjukkan melalui langkah nyata. Bupati secara resmi memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk menyiapkan alokasi anggaran khusus pada Tahun Anggaran 2026.

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan kajian teknis dan akademis sebagai bagian dari tahapan penting dalam proses pemekaran wilayah. 

Kajian ini kata Bupati diperlukan untuk memastikan bahwa rencana pemekaran memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Lainnya :

• Muh. Basli Ali Kantongi Izin Amatir Radio Dengan Callsign YD8BAZ0
• Pemkab Selayar Sambut para Kafilah STQH XXXIII Sulsel 0
• Resmi Ditutup, Selayar Peringkat 3 Porda XVI Sulsel 0
• Selayar Masuk 10 Besar dari 33 Pemegang Saham di Bank Sulselbar0
• Bupati Basli Ali Siap Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri0

Menariknya, perintah tersebut disampaikan langsung oleh Bupati kepada Kaban BPKPD di hadapan salah satu tokoh pemuda kepulauan yang dikenal konsisten mendukung perjuangan pemekaran, akrab disapa Bung Jho. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan bahwa aspirasi masyarakat kepulauan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Pemekaran wilayah adalah langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya  instruksikan agar BPKPD mengalokasikan anggaran khusus pada tahun 2026 guna mendukung kajian awal yang komprehensif,” ujar Bupati Natsir Ali pada Kamis Malam (24/7)

Langkah ini juga merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam merespon aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran wilayah, khususnya di kawasan-kawasan kepulauan yang memiliki karakteristik geografis tersendiri.

Dengan dukungan anggaran yang terencana, diharapkan proses kajian dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan menjadi dasar kuat dalam pengusulan pembentukan daerah otonom baru di masa mendatang. (HUMAS-IC)

_