Wabup Selayar Hadir Sekaligus Narsum FGD Penanggulangan Illegal Fishing

MAKASSAR - Wakil Bupati Kepuauan Selayar H. Saiful Arif hadir sekaligus sebagai narasumber pada diskusi kelompok terbatas atau Ficus Grup Discussion (FGD) sebagai tindaklanjut Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan dan penanggulangan illegal fishing, Swiss Bel Hotel Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (25/5/2022).

Dalam diskusi terbatas tersebut mengangkat tema Penguatan Upaya Terpadu dalam Penguatan, Perlindungan, dan Pencegahan Ancaman Terhadap Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dan Pengelolaan Berkelanjutan.

Sementara Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan, tingginya potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya dalam Kawasan Taman Nasional Laut {TNL) Taka Bonerate, tidak hanya menjadikan harapan besar terhadap kemajuan pembangunan, tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak kecil dala upaya mempertahankan kelangsungan sumber daya yang ada, tingginya permintaan pasar terhadap kebutuhan biota laut, dan kemiskinan nelayan di sekitarnya.

Baca Lainnya :

• BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKM kepada Ahli Waris ASN dan Non ASN0
• Wabup Kepulauan Selayar Lantik 27 Kepsek dan Pengawas Sekolah0
• Diskominfo SP Gelar FGD Terkait Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Arsitektur SPBE0
• Menggunalan KAL Suluh Pari, Sore Ini Logistik Diangkut ke Lokasi Korban Gempa di Kepulauan Selayar0
• Wabup Kepulauan Selayar Pimpin Rakor P4GNPN0

"Ini menjadi lingkaran setan dengan masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan diberbagai wilayah perairan Kepulauan Selayar, khususnya dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate," kata Saiful Arif.

Dikemukakan, kawasan TNL Taka Bonerate meskipun berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan, namun pengelolaannya berada dalam pemerintah, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Taman Nasional Taka Bonerate.

Menurutnya upaya pengelolaan dan kelangsungan sumber daya alam kawasan TNL Taka Bonerate, sudah harus menjadi perhatian bersama dari semua pihak, mulai dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Pusat bahkan dunia internasional.

"Destructive Fishing dan Illegal Fishing ini tidak hanya menuju pada persoalan hukum, tetapi juga ada pada persoalan ekonomi, pendidikan dan persoalan sosial. Olehnya itu Saya berharap nanti diramu lebih lanjut agar apa yang didiskusikan dapat menjadi sebuah rekomendasi dari forum ini, karena ada program yang sifatnya jangka pendek, menengah dan ada program yang sifatnya jangka panjang," pintanya.

Dalam diskusi tersebut hadir Direktur Jenderal  Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati KLHK, Rektor Unhas, para Direktur pada KLHK, para Direktur pada Dirjen PSDKP KKP, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kadis Potensi Maritim lantamal VI Makassar, dari PolAir Polda Sulsel, Kapolres Selayar, Dandim 1415 Selayar Kajari Selayar, Kadis Kelautan Perikanan Selayar bersama sejumlah undangan lainnya. (Diskominfo SP/Im)