Wabup Muhtar Buka Muscab III Apdesi Selayar, Dorong Tata Kelola Desa Inovatif dan Kolaboratif

KEPULAUAN SELAYAR – Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar M.M., secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) III DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin (30/6/2025), di Ruang Pola Kantor Bupati. Agenda utama Muscab ini adalah pemilihan Ketua DPC Apdesi untuk masa bakti 2025–2030.

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas kontribusi nyata dalam pembangunan desa. Ia menyebut Apdesi sebagai organisasi strategis yang dihuni oleh kepala desa dan perangkat yang berdedikasi tanpa lelah demi kesejahteraan masyarakat.

 “Apdesi adalah organisasi hebat karena diisi oleh orang-orang hebat yang bekerja tanpa mengenal waktu demi membebaskan desa dari jerat kemiskinan,” ujar Wabup.

Baca Lainnya :

• Makassar Juara Umum STQH XXXIII Sulsel, Tuan Rumah Selayar Peringkat Tujuh0
• Tata Tertib Peserta Virtual Hari Jadi Selayar Ke 415 Tahun 20200
• Kerja Bakti Massal Putaran Kedua, MBA Ingatkan Kebersihan Pesisir Pantai0
• Wabup Selayar : Momentum Harganas Starting Point Perkuat Basis Keluarga 0
• Rapat Pamantapan FTB 2023, Wabup Saiful Arif Tekankan Panitia Beri Kesan Baik Pada Tamu0

Lebih lanjut, ia mendorong Apdesi agar menjadi ruang komunikasi yang solid antar kepala desa, mitra aktif pemerintah daerah, serta penggerak inovasi di desa. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.

“Apdesi harus mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan Pemerintah Kabupaten, Forkopimda untuk merespons dinamika di lapangan secara cepat dan tepat,” tambahnya

Sementara itu, Ketua DPD Apdesi Sulsel, Sri Rahayu Ismi, mengapresiasi DPC Apdesi Selayar sebagai yang tercepat melaksanakan Muscab di Sulawesi Selatan. Ia menyebut Apdesi sebagai “rumah curhat” yang nyaman bagi para kepala desa.

 “Apapun visi dan misi daerah, Apdesi harus menjadi garda terdepan. Gagalnya visi daerah adalah juga kegagalan kepala desa,” tegasnya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sidang-sidang pleno untuk memilih kepengurusan baru periode 2025–2030. (HUMAS-IC)