Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Ranperda APBD 2025, Saiful Arif : Semoga Penyelengaraannya Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

KEPULAUAN SELAYAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Rapat paripurna dewan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Selayar, Senin (30/12/2024), dipimpin oleh Ketua DPRD Selayar Mappatunru dan dihadiri 22 anggota dari 25 anggota DPRD sehingga rapat tersebut dinyatakan kuorum. Hadir pula Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH bersama para pimpinan OPD, tokoh masyarakat bersama undangan lainnya.

Selain pendapat akhir Bupati, agenda lain dalam rapat paripurna tersebut adalah pengumuman jadwal reses masa sidang I T.A 2025, pengumuman rencana kerja DPRD dan pengumuman penetapan propemperda T.A 2025.

Baca Lainnya :

• Anggota DPRD Selayar Ikut Orientasi di BPSDM Sulsel, Ini Kata Wabup Selayar0
• Sandera Abu Sayyaf Asal Selayar Resmi Diserahkan Kepada Keluarga, Ini Komentar Bupati Kepulauan Sela0
• Masyarakat Lambongan Desa Bontona Saluk Peringati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW0
• Ketua TP PKK Selayar Hadir Pada Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Gerakan PKK0
• Pelatihan BLK Berbasis Kompetensi Dibuka oleh Ketua TP. PKK Selayar0

Wakil Bupati kepulauan Selayar H. Saiful Arif yang membacakan pendapat akhir Bupati menyampaikan, dengan ditetapkannya nota keuangan dan Ranperda tentang APBD T.A 2025  diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan. 

Saiful Arif berharap penyelenggaraan APBD T.A 2025 dapat berlangsung dengan tepat waktu dan tepat sasaran

“Berkenaan dengan hal tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada para anggota dewan, sehingga atas persetujuan dewan, Ranperda tentang APBD T.A 2025 dapat ditetapkan menjadi perda pada hari ini. Terkait dengan saran, masukan dan kritikan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian kami,” ucap Saiful Arif. (Humas IKP Diskominfo SP/Im)