MBA Vicon HLM bersama Gubernur Sulsel, Ini yang Dibahas

KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali (MBA) mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan, bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Perwakilan Bank Indonesia, dan sejumlah Kepala Daerah se Sulawesi Selatan, Rabu 29 April 2020.

Bupati didampingi oleh Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M. Si, unsur forkopimda bersama sejumlah pimpinan OPD terkait. 

Pertemuan yang dilakukan bersama para Bupati dan Walikota se Sulawesi Selatan melalui video conference ini, membicarakan beberapa hal terkait dampak penyebaran covid-19 yang sudah hampir di seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat dan kegiatan usaha. 

Baca Lainnya :

• Penyerahan DIPA 2020, Selayar Keciprat Rp. 989,24 miliar0
• Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Selayar, Umumkan Pasien Pertama Positif Corona0
• Basli Ali Serahkan Bantuan Peralatan Kepada 45 Kelompok Alumni BLK0
• Bupati Kepulauan Selayar Tinjau Tanggul Jebol di Desa Bonea0
• Bupati Kepulauan Selayar Serap Aspirasi Warga Desa Kembang Ragi0

Hal tersebut akan berdampak pada perekonomian di sulsel dan berpotensi pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat di Bulan Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2020, khususnya di tengah pandemi covid-19. 

Menyikapi hal tersebut, sejumlah rekomendasi disampaikan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA). Diantaranya Gubernur Sulsel meminta kepada para Kepala Daerah dan Walikota agar melakukan pemantauan harga yang lebih intensif terutama komunitas penyumbang inflasi sehingga gejolak harga dapat dikendalikan. Memastikan ketersediaan pasokan di setiap kabupaten/kota, kecamatan dan desa, bila terdapat kekurangan maka dapat dilakukan kerjasama dengan daerah yang surplus serta dilaporkan ke provinsi. 

Selain itu kata NA, produsen, distributor dan agen agar tetap menjaga ketersediaan bahan pokok secara continue dengan harga yang wajar. TPID provinsi maupun kabupaten/kota bersama satgas pangan diminta agar melakukan kunjungan/sidak ke pasar-pasar tradisional/modern, gudang pengecer dan sentra distribusi untuk memastikan kewajaran harga dan menghindari tindakan yang dapat memicu kenaikan harga. 

"Bersama dengan forkopimda melakukan pengawasan terhadap penyaluran, ketersediaan, stabilitas harga dan ketersediaan BBM baik di provinsi maupun di kabupaten/kota di Sulsel. Untuk menjaga stabilitas harga maka tim TPID provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan operasi pasar, sidak pasar, pasar murah dengan sistem online," jelas NA. (IM)