- Wabup Selayar Tinjau Dapur Umum Kafilah MTQ di Maros
- Sekda Andi Abddurahman: Lulusan MAN Harus Siap Hadapi Tantangan dan Jadi Harapan Daerah
- Bupati Selayar Lepas Kafilah MTQ XXXIV Sulsel, Tekankan Prestasi dan Disiplin
- Bupati Selayar Sambut EVP Telkom Regional V KTI, Bahas Penguatan Konektivitas Jaringan
- Sekda Selayar Buka Sosialisasi Jamkrida Sulsel, Pemudah pelaku usaha peroleh jaminan
- Pemkab Selayar dan Kejari Pertegas Sinergi Lewat Penandatanganan Kerja Sama Hukum Perdata dan TUN
- Wabup Muhtar Sampaikan LKPJ Bupati 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Selayar
- Bupati Selayar dan Dandim 1415 Ikuti Zoom Meeting Persiapan TMMD ke-128 Tahun 2026
- Kejari Selayar Gelar Apel Zona Integritas, Tegaskan Komitmen Raih Predikat WBK
- Sinergi TMMD 2026 dan Program Strategis Daerah Jadi Fokus Dandim 1415 di Hadapan Insan Pers
Kabag Ekon SDA Mursalim, Tegaskan Surat terkait MSL diminta Sementara Hentikan Aktivitasnya, Benar Dari Pemkab Selayar

Keterangan Gambar : Foto : Mursalim, S. Sos., M. M. Kabag Ekonomi Setda Pemkab Kepulauan Selayar
KEPULAUAN SELAYAR - Menyikapi sejumlah pihak yang mempertanyakan kebenaran Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditandatangi secara elektronik oleh Bupati perihal penyampaian tentang permintaan pemberhentian sementara kegiatan usaha MSL.
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah (Kabag Ekon SDA Setda) Kabupaten Kepulauan Selayar menegaskan bahwa surat tersebut benar resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
"Surat tersebut adalah benar dari Pemerintah Kepulauan Selayar melalui Bagian Ekonomi, tegasnya pada Sabtu (25/5) siang
Baca Lainnya :
- Dandim 1415 Kepulauan Selayar Pimpin Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila 0
- Berbagi Paket Ramadan, Ketua DWP Selayar Melakukan Kunjungan ke Pondok Pesantren As Sunnah dan Kh. Kadir Qasim0
- IPSI Cabang Selayar Bakal Turunkan 9 Orang Pesilatnya Pada Porda XVI Sulsel 0
- Bersama BBPOM Makassar, Basli Ali Teken MoU tentang Pengawasan Obat dan Makanan0
- Peringati HPSN, Diskominfo dan OPD lainnya bersih lingkungan0
Mursalim menambahkan, surat tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dan berinvestasi pada usaha-usaha yang belum memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikonfirmask terkait belum sampainya surat tersebut ke pihak MSL, Mursalin mengatakan secara etika pemerintahan surat resmi disampaikan di hari kerja.
"Belum sampai memang, itu dikarenakan hari libur (kamis dan jumat), sehingga akan diantarkan ke yang bersangkutan pada hari kerja yaitu hari senin lusa" tulisnya melalui pesan singkat saat dikonfirmasi
Ditanya sehubungan beredar luasnya surat tersebut, ia menjawab tidak ada masalah, supaya masyarakat luas tahu bahwa ada himbauan pemerintah, dan diharapkan masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam berinvestasi.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar meminta Pimpinan MSL Kantor Cabang Pemasaran, Periklanan dan Promosi MSL Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menghentikan sementara kegiatan usahanya.
Penyampaian tersebut tertuang dalam Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Kepulauan Selayar bernomor 500/64/V/2024/Bag.Ekon SDA tertanggal 22 Mei 2024, Perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Ketua/Pimpinan Kantor Cabang Pemasaran, Perikanan dan Promosi MSL Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dalam surat tersebut dijelaskan sebagai Tindak Lanjut dari Kegiatan Saudara pada Hari Ahad tanggal 19 Mei 2024 yaitu Pertemuan Akbar MSL dan Gerak jalan Santai, serta setelah dilakukan Klarifikasi terhadap status Hukum Kegiatan Kantor Cabang Pemasaran, Perikanan dan Promosi MSL Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Pemerintah Daerah dan sesuai Koordinasi dengan Otoritas jasa Keuangan (0JK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Terkait Legalitas Perusahaan tersebut.
"Belum ditemukan adanya dokumen izin usaha yang sesuai aturan perundang-undangan untuk menjalankan usahanya." Jelas isi dalam surat tersebut
Maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan bersama, Pihak MSL diminta untuk menghentikan sementara kegiatan usaha termasuk perekrutan karyawan sambil mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih Lanjut dalam surat tersebut menegaskan Pemerintah Daerah akan mendukung kegiatan usaha pemasaran, periklanan dan promosi sepanjang telah memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (HUMAS-IC)










.jpeg)