- Sekolah Rakyat Selayar Ditarget Mulai 2027, Wabup Muhtar Dorong Percepatan Pematangan Lahan
- EKI OJK Sasar Patilereng, Sekda Selayar Dorong Ekonomi Produktif Warga
- PKK Selayar Perkuat Edukasi Pangan Sehat Lewat Lomba B2SA
- Rakor TPKAD, Bupati Natsir Ali Dorong Akses Keuangan hingga Pulau-Pulau Kecil
- Bukan Sekadar Antrean, Bupati Natsir Ali Dorong Solusi Energi Jangka Panjang
- Bupati Natsir Ali Panggil Agen LPG, Cari Akar Persoalan Penolakan Tabung Berkarat
- Bupati Natsir Ali Kawal Langsung Kedatangan Ribuan Tabung LPG, 600 Tabung Baru Disiapkan
- Ikhtiar Bupati Natsir Ali Hadirkan Listrik untuk Warga Direspons PLN, 8 Lokasi PLTS Disurvei untuk Pembangunan 2026
- 11 Ribu Tabung LPG Baru Disiapkan, Bupati Natsir Ali Tegas: Agen Tak Boleh Menolak, Pertamina Akan Sanksi
- Kementerian ATR/BPN Dukung Penyusunan RDTR Bontomatene, Wabup Selayar Buka FGD
Kabag Ekon SDA Mursalim, Tegaskan Surat terkait MSL diminta Sementara Hentikan Aktivitasnya, Benar Dari Pemkab Selayar

Keterangan Gambar : Foto : Mursalim, S. Sos., M. M. Kabag Ekonomi Setda Pemkab Kepulauan Selayar
KEPULAUAN SELAYAR - Menyikapi sejumlah pihak yang mempertanyakan kebenaran Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditandatangi secara elektronik oleh Bupati perihal penyampaian tentang permintaan pemberhentian sementara kegiatan usaha MSL.
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah (Kabag Ekon SDA Setda) Kabupaten Kepulauan Selayar menegaskan bahwa surat tersebut benar resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
"Surat tersebut adalah benar dari Pemerintah Kepulauan Selayar melalui Bagian Ekonomi, tegasnya pada Sabtu (25/5) siang
Baca Lainnya :
- Asisten Administrasi dan Kepala BKPPD Kunker Pulau Jampea, Agenda Pembinaan Disiplin PNS0
- Bupati Hadiri Pelantikan, Mursalim Sebagai Ketua PPI Kepulauan Selayar Periode 2023 - 20280
- Usai Halal Bi Halal dengan DWP Sulsel, Hj. Asniar Marjani Sapa Jajarannya Melalui Video Conference0
- Bagian Perekonomian Setda Selayar Sosialisasi Business Matching dan Edukasi Jasa Keuangan bagi Pelaku UMKM0
- Tari Pa'duppa Menyambut Kedatangan Tim Verifikasi Kabupaten Sehat Nasional di Desa Polebungin 0
Mursalim menambahkan, surat tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dan berinvestasi pada usaha-usaha yang belum memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikonfirmask terkait belum sampainya surat tersebut ke pihak MSL, Mursalin mengatakan secara etika pemerintahan surat resmi disampaikan di hari kerja.
"Belum sampai memang, itu dikarenakan hari libur (kamis dan jumat), sehingga akan diantarkan ke yang bersangkutan pada hari kerja yaitu hari senin lusa" tulisnya melalui pesan singkat saat dikonfirmasi
Ditanya sehubungan beredar luasnya surat tersebut, ia menjawab tidak ada masalah, supaya masyarakat luas tahu bahwa ada himbauan pemerintah, dan diharapkan masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam berinvestasi.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar meminta Pimpinan MSL Kantor Cabang Pemasaran, Periklanan dan Promosi MSL Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menghentikan sementara kegiatan usahanya.
Penyampaian tersebut tertuang dalam Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Kepulauan Selayar bernomor 500/64/V/2024/Bag.Ekon SDA tertanggal 22 Mei 2024, Perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Ketua/Pimpinan Kantor Cabang Pemasaran, Perikanan dan Promosi MSL Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dalam surat tersebut dijelaskan sebagai Tindak Lanjut dari Kegiatan Saudara pada Hari Ahad tanggal 19 Mei 2024 yaitu Pertemuan Akbar MSL dan Gerak jalan Santai, serta setelah dilakukan Klarifikasi terhadap status Hukum Kegiatan Kantor Cabang Pemasaran, Perikanan dan Promosi MSL Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Pemerintah Daerah dan sesuai Koordinasi dengan Otoritas jasa Keuangan (0JK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Terkait Legalitas Perusahaan tersebut.
"Belum ditemukan adanya dokumen izin usaha yang sesuai aturan perundang-undangan untuk menjalankan usahanya." Jelas isi dalam surat tersebut
Maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan bersama, Pihak MSL diminta untuk menghentikan sementara kegiatan usaha termasuk perekrutan karyawan sambil mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih Lanjut dalam surat tersebut menegaskan Pemerintah Daerah akan mendukung kegiatan usaha pemasaran, periklanan dan promosi sepanjang telah memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (HUMAS-IC)











.jpeg)