- EKI OJK Sasar Patilereng, Sekda Selayar Dorong Ekonomi Produktif Warga
- PKK Selayar Perkuat Edukasi Pangan Sehat Lewat Lomba B2SA
- Rakor TPKAD, Bupati Natsir Ali Dorong Akses Keuangan hingga Pulau-Pulau Kecil
- Bukan Sekadar Antrean, Bupati Natsir Ali Dorong Solusi Energi Jangka Panjang
- Bupati Natsir Ali Panggil Agen LPG, Cari Akar Persoalan Penolakan Tabung Berkarat
- Bupati Natsir Ali Kawal Langsung Kedatangan Ribuan Tabung LPG, 600 Tabung Baru Disiapkan
- Ikhtiar Bupati Natsir Ali Hadirkan Listrik untuk Warga Direspons PLN, 8 Lokasi PLTS Disurvei untuk Pembangunan 2026
- 11 Ribu Tabung LPG Baru Disiapkan, Bupati Natsir Ali Tegas: Agen Tak Boleh Menolak, Pertamina Akan Sanksi
- Kementerian ATR/BPN Dukung Penyusunan RDTR Bontomatene, Wabup Selayar Buka FGD
- Wabup Muhtar Terima Tim Teknis ATR/BPN, Bahas Penyusunan RDTR Batangmata
Frevalensi Stunting di Selayar Mulai Bergerak Turun, Bupati Imbau Bentuk Satgas di Desa dan Kelurahan

KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar Basli Ali kembali menekankan agar seluruh stakholder memberi perhatian pada pencapaian target penurunan angka stunting pasalnya tersisa waktu satu tahun lagi untuk mencapainya.
Penekanan ini disampaikan oleh Bupati Basli Ali saat membuka rembuk stunting yang digelar Rayhan Square, Senin (2/9/2024) pagi.
"Segenap sumber daya perlu kita kerahkan agar penurunan angka stunting bisa lebih tajam," pinta Basli Ali.
Baca Lainnya :
- Hari Pertama Kerja Setelah Cuti Bersama Idul Fitri, Wabup Minta ASN Fokus Melayani Masyarakat0
- Asisten Ekbangkes Pimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana0
- Musrifah Basli Silaturrahim dengan Para Pengurus Organisasi Wanita0
- Ini Tujuan Disdikbub Selayar Gelar Diseminasi SPMI 0
- Pasca Gelombang Pasang di Wilayah Kecamatan Takabonerate, Bantuan Mulai Didistribusikan0
Bupati meminta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk dapat memanfaatkan rembuk ini dengan sebaik mungkin, menyatukan persepsi, berkolaborasi dengan semua stakeholders dalam rangka penurunan angka stunting.
"Saya harap pada pelaksanaan rembuk stunting ini dilakukan diskusi terbuka dan mendalam. Kita perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pencegahan dan penurunan angka stunting," jelasnya.
Untuk mempercepat penurunan stunting, Basli Ali mengimbau agar disetiap kecamatan, desa dan kelurahan ada satgas untuk mengevaluasi dan mendata siapa-siapa yang berpotensi stunting, dan mendatangi rumahnya untuk melakukan intervensi.
"Saya yakin jika ada satgas disetiap desa, penurunan angka stunting akan cepat menurun," ucapnya.
Melalui sitem informasi berbasis aplikasi disetiap kecamatan, desa dan kelurahan akan lebih mempermudah pendataan setiap orang yang berpotensi stunting.
Sedangkan Kepala Bappelitbangda Kepulauan Selayar Dr. Finriyani Arifin, S.Pi., M.Si mengatakan rembuk stunting yang dilakukan itu untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting, dilaksanakan secara bersama-sama antar OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
Finriyani juga menyebutkan, untuk mempercepat penurunan angka stunting perlu peningkatan konvergensi sebagai salah satu pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting. Bappelitbangda sendiri sebagai Wakil Ketua TPPS bersama OPD lain akan berusaha memandu pelaksanaan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.
"Rembuk stunting ini terbuka atas ide dan gagasan untuk melahirkan inovasi dan gerakan bersama. Gerakan dan inovasi didaerah lain bisa ditiru dan dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi daerah," tutup Finriyani.
Kegiatan embuk stunting ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam mensukseskan program pencegahan stunting, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, Unsur Forkopimda dan pimpinan OPD lainnya.
Dari kegiatan ini diperoleh informasi, Prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebanyak 31,3 persen, menurun dari 32,1 persen ditahun 2022. Walaupun mengalami penurunan, namun angka ini masih berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 27,4 persen. Sementara target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 adalah 23,9 persen. (HUMAS-IM)











.jpeg)