Bupati Kepulauan Selayar Ikut Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia

KEPULAUAN SELAYAR - Mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Bupati H. Muh. Basli bersama Kajari dan Kapolres didampingi Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar mengikuti Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia secara daring di Rujab Bupati, pada Rabu (23/5)

Kegiatan yang dihadiri para kepala daerah seluruh indonesia ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat dan dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung RI, dan Kapolri diwakili Kabareskrim.

Kegiatan Rakor diawali dengan Penandatanganan Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sehubungan penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Baca Lainnya :

• Garuda Indonesia Resmi Terbang Layani Rute Makassar-Selayar PP0
• Buka Kemah FKUB, Wabup Sekaligus Canangkan Desa Binanga Sombaiya Sebagai Desa Sadar Kerukunan 0
• Dinas Perpustakaan Sulsel Road Show ke Selayar, 15 Perpus Desa Dapat Bantuan Hibah0
• Bupati Kepulauan Selayar Sambut Kedatangan Pangdam XIV/HSN Makassar 0
• Wabup Serahkan Tujuh Ranperda Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Ketua DPRD 0

Jaksa Agung Burhanuddin dalam sambutannya mengatakan kesepakatan yang dibangun ini merupakan upaya terciptanya sinergitas yang lebih baik antara APIP dan APH dalam pelaksanaan setiap poin – poin dalam MoU yang baru saja ditanda tangani.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Muh. Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Forkopimda Di sentul Bogor beberapa waktu lalu yang dipimpin oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Forkopimda dari seluruh Indonesia.

Selain penandatanganan kerjasama, kegiatan ini juga diisi dengan lauching aplikasi "APIP Lapor" serta dilaksanakan diskusi terkait dengan Pengawasan Pengelolaan APBD serta Diskusi Pengawasan Pelayanan Publik, Keuangan Desa, BUMD, dan Koordinasi APIP dan APH. (Humas-Ic)