- Anggota DPRD Sulsel Hj. Maryani Ali Laksanakan Pengawasan APBD 2025 di Desa Patilereng, Kepulauan Selayar
- Perjuangan Bupati Selayar Bangun Daerah, Temui Tiga Kementerian dalam Sehari
- Bupati Selayar Paparkan Potensi Perikanan dan Dorong Dukungan KKP untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih
- SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANADOANG TAHUN 2025
- Bupati Natsir Ali Dorong Taka Bonerate Jadi Model Nasional Pengelolaan Perikanan Berbasis Konservasi
- SELEKSI PENGISIAN JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANADOANG TAHUN 2025
- Wabup Selayar Fasilitasi Penyelesaian Polemik ADD dan PBB, Pelayanan Kantor Desa Balang Butung Diaktifkan Kembali
- Wabup Muhtar Buka Muscab III Apdesi Selayar, Dorong Tata Kelola Desa Inovatif dan Kolaboratif
- Kepala BPKPD Klarifikasi Isu Penahanan ADD Desa Balang Butung
- Wabup Selayar Terima Kunjungan Kepala RRI Makassar, Bahas Rencana Pembangunan Pemancar Siaran
Wakil Bupati Kep. Selayar Hadiri Workshop dan Entri Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2016

kepulauanselayarkab.go.id - Bertempat di Hotel Clarion Makassar, Rabu (29/3/2017) Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., menghadiri workshop pemantapan pemeriksaan dan entry meeting pemeriksaan LKPD TA 2016 se kawasan timur Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditunjuk Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah.
Hampir seluruh Kepala Daerah se kawasan timur Indonesia baik itu Gubernur, Bupati/Wakil Bupati hadir dalam acara tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi sekaligus mencari jalan kelar dari berbagai persolan terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, sangat mengapresiasi kegiatan ini dengan menyatakan siap menjadi tuan rumah selamanya. Ia mengatakan kegiatan terebut adalah sebuah agenda maha penting untuk pedoman penyusuan LKPD.
Baca Lainnya :
“Syahrul berharap dengan adanya pertemuan ini, ke depan LKPD daerah semakin sempurna dan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Syahrul.
Sementara anggota VI BPK Bahrul Alam menyampaikan workshop sangat penting dalam penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana misi BPK adalah menciptakan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dasarnya melawan korupsi. "Kita perlu menyamakan persepsi terkait hal ini," kata Bahrul Alam. (Man/Adr)
