Sosialisasi Permendagri No. 54 Tahun 2019, Sekda Selayar : Anggaran Pemilukada Disesuaikan APBD Kabupaten/kota

BATAM - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan,M.Si., menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54  Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019, Kamis (12/9/2019) di Batam Kepulauan Riau. 

Sekda Selayar didampingi oleh Kepala BPKPAD, Drs H. A. Nur Haliq, Msi dan Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Wahyuningsih,  SE, MM.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, berlangsung dari tanggal 12-14 September 2019. 

Baca Lainnya :

• Kepala Balai TNTB Dianugerahi Gelar Adat "Mbo Pote"0
• Bupati Kep. Selayar : Melalui STQ Tumbuh Kembangkan Nilai-Nilai Al-Qur’an 0
• Mengisi Safari Ramadhan di Putabangun, Ini Pesan Pembangunan Kabag. Humas dan Protokol 0
• Ingat! Semarak Hari Jadi ke-413 Selayar, Kecamatan Bontoharu Gelar Lomba Mancing 0
• Rakor TPID, Antisipasi Inflasi Barang Jelang Ramadhan 1439 H 0

"Acara ini sebetulnya adalah penyamaan persepsi antara Pemda dan Bawaslu terkait penganggaran Pemilukada, dimana pada tahun ini ada 200 lebih kabupaten/kota  yang akan melalukan pemilukada serentak di seluruh Indonesia," kata Sekda Kepulauan Selayar Marjani Sultan. 

Marjani mengatakan berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2019 sendiri,  menyangkut penganggaran pemilukada disesuaikan dengan APBD di setiap kabupaten/kota, sehingga anggaran untuk Bawaslu tiap kabupaten/kota berbeda di seluruh Indonesia. 

"Setalah acara ini diharapkan adanya titik temu antara pemerintah daerah dan Bawaslu terkait penganggaran pemilukada ini," terang Marjani Sultan. 

Ditambahkan oleh Kepala BPKPAD bahwa untuk tahun ini,  Bawaslu Selayar meminta anggaran sebanyak 7,4 Milyar,  sedangkan pemerintah daerah berdasarkan hasil rasionalisasi anggaran menawarkan sebanyak 5 Milyar.  

"Minggu depan akan ada tim verifikasi anggaran, dan akan membahas mengenai penganggaran Bawaslu dan semoga ada titik temu," terang Nur Haliq. (HUMAS/WAHIDAH)