- BKPSDM Selayar Perkuat ManajemenTalenta ASN, 654 Pegawai Ikuti Profiling ProASN
- Pelti Selayar Hadirkan Turnamen Tenis, Bupati Apresiasi Atlet Muda Tembus 10 Besar Nasional
- Selayar Jadi Tuan Rumah KPD Sulsel 2026, Bupati Natsir Ali Tekankan Pentingnya Pembina Pramuka Berkualitas
- Diskominfo SP Selayar Jadi Pelaksana Upacara Hari Kesadaran Nasional, Dorong Penguatan Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Bone Berjaya di Laut Selayar, Laccokong Angler Sabet Juara Umum 1 dan Kapten Terbaik
- Hammerhead Selayar Fishing Tournament 2026 Tuntas, Ini Daftar Pemenangnya
- Wabup Muhtar Lepas Peserta Gerak Jalan Santai Permas di Makassar, Pererat Silaturahmi Warga Selayar di Perantauan
- Pisah Sambut Dandim 1415, Bupati Natsir Ali Sebut Letkol Yudo Bukan Sekadar Mitra, tetapi Sudah Seperti Saudara
- HAMMERHEAD Selayar Fishing Tournament 2026 Meriahkan HUT ke-421, Diikuti Angler dari Jerman
- Bupati Sambut Kedatangan Dandim 1415 Selayar yang Baru, Letkol Arm Ardib Vidyantoro
Satgas BBM-LPG Terbentuk, Sekda : Distribusi Kepulauan Harus Jadi Perhatian Khusus

KEPULAUAN SELAYAR — Persoalan distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg di Kabupaten Kepulauan Selayar kembali menjadi sorotan. Pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Pemantauan dan Pengawasan untuk mengurai masalah distribusi yang selama ini berulang, terutama di wilayah kepulauan.
Rapat koordinasi Tim Satgas digelar di Ruang Rapat Pimpinan, Senin (28/9/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Selayar, Andi Abdurrahman, dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran Tim Satgas.
Tim Satgas terdiri dari unsur TNI-Polri, Kejaksaan, Syahbandar, jajaran Pemkab Selayar hingga pengelola APMS. Satgas dipimpin Asisten Perekonomian Setda Selayar.
Baca Lainnya :
- Humas Diskominfo Selayar Matangkan Persiapan Jelang Pelaksanaan Bimtek Penguatan Kapasitas Bagi PPID0
- Hadiri Kunker Kasal TNI AL di Takalar, Bupati Natsir Ali Singgung Soal Pembangunan Lanal di Kepulauan Selayar0
- Wabup Kepulauan Selayar ; SPBE Hasilkan Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Layanan Publik 0
- Wabup Sampaikan Harapannya atas Berdirinya ITSBM di Selayar0
- Ketua KPU : Sempat Diretas, Website Resmi KPU Selayar Sudah Normal Kembali0

Sekretaris Daerah Selayar, Andi Abdurrahman, mengatakan pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Selatan. Menurutnya, kondisi geografis Selayar membutuhkan pola distribusi dan pengawasan yang berbeda.
“Persoalan ini sudah terjadi sepanjang tahun. Karena itu dibutuhkan langkah konstruktif dan koordinasi yang berjenjang hingga kecamatan dan desa, Distribusi kepulauan harus jadi perhatian khusus” ujarnya
Sekda juga mengingatkan potensi penimbunan serta praktik kendaraan yang berulang kali mengisi BBM bersubsidi di APMS. Ia meminta sistem barcode dimaksimalkan agar penyaluran tepat sasaran.
Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar mengatakan persoalan BBM tersebut bukan masalah baru dan membutuhkan kerja bersama agar tidak terus berulang.
“BBM adalah kebutuhan masyarakat. Kita berharap melalui Satgas ini persoalan yang terjadi bisa diurai dan kondisi seperti ini tidak kembali terulang,” katanya.
Ia juga meminta APMS membatasi kendaraan yang berulang kali melakukan pengisian BBM bersubsidi, sehingga penyaluran dapat lebih merata dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Selayar menyebut berdasarkan analisis data, kuota BBM Selayar secara perhitungan dinilai cukup jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kendaraan. Persoalan dinilai lebih banyak berada pada tata kelola dan jalur distribusi.
Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain penyalur utama yang masih terkonsentrasi di daratan, keterbatasan agen, ketergantungan pada jalur kapal, lemahnya pengawasan penjualan BBM menggunakan drum, serta distribusi ke pulau yang masih mengandalkan drum.
Kejaksaan mendorong pembangunan SPBU di wilayah kepulauan, penataan subpenyalur satu pulau satu subpenyalur, digitalisasi rekomendasi, pembangunan depo BBM, serta program BBM Satu Harga untuk wilayah kepulauan.
Kabag Ekonomi Setda, menyatakan pembangunan depo BBM dan fasilitas pengisian LPG juga telah diusulkan kepada pemerintah pusat.
Rapat tersebut menegaskan bahwa persoalan BBM Selayar bukan semata soal kuota, tetapi bagaimana BBM yang tersedia dapat terdistribusi hingga ke masyarakat kepulauan secara tepat, aman dan sesuai ketentuan. (HUMAS-IC)











.jpeg)