Wabup Kepulauan Selayar ; SPBE Hasilkan Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Layanan Publik

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hari ini Kamis (28/3/2019) menyampaikan hasil evaluasi dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 kepada 616 kementerian/lembaga ataupun pemerintah di tingkat pusat dan daerah, di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. 

Dalam evaluasi SPBE tersebut, penilaiannya  menitikberatkan pada tiga aspek yakni kebijakan, tata kelola, dan layanan. 

Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., juga turut hadir didampingi oleh Kepala Bagian Kominfo, Statistik dan Persandian Hj. Patta Tulen, S. Sos., bersama Kabag. Organisasi dan Kepegawaian Setda Kepulauan Selayar Hj. Jerniati, S.Ip., M.H.

Baca Lainnya :

Saat dimintai komentarnya, Wakil Bupati Kepulauan Selayar Zainuddin mengatakan bahwa Sistem Informasi Berbasis Elektronik dan terpadu sangat bermanfaat, khususnya dalam tata kelola pemerintahan, terlebih sistemnya memadukan semua komponen pemerintahan. 

Baca juga : Menpar RI Kick Off Perencanaan Pengembangan KEK Pariwasata Selayar

"Kita rencanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten  Kepulauan Selayar akan dilaksanakan secara terpadu, bukan secara parsial, sehingga terjadi efisiensi birokrasi, karena penyelenggaraannya tidak berjalan sendiri-sendiri," kata Wabup Kepulauan Selayar. 

Lanjut Wabup, dengan penerapan SPBE akan memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses data secara online. "Olehnya itu kita butuhkan SDM aparatur yang bisa mengelola itu semuanya," terangnya. 

Dengan penerapan SPBE, Wakil Bupati berharap sistem pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat akan lebih mudah memperoleh pelayanan. 

Dikutip dari keterangan pers Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Drs. Syafruddin, M.Si, bahwa SPBE akan mempermudah pengawasan hingga meningkatkan pelayanan. 

Kalau semua infrastruktur itu disinkronkan dari seluruh kementerian lembaga, pemda, sangat efektif efisien dalam aspek-aspek controlling, pengawasan, sekaligus mempercepat kinerja dan tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Karena kita bisa monitoring dan yang pasti percepatan layanan publik," ujarnya, di Hotel Bidakara Jakarta. (HUMAS / IM)