Rakorwas, Sekda Selayar : Intinya Bagaimana Penanganan Covid-19 Berjalan dengan Baik, Tanpa Indikasi Korupsi

KEPULAUAN SELAYAR – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M. Si, mengikuti Rakorwas (Rapat koordinasi pengawasan) secara virtual dengan tema akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (30/6/2020). 

Rakorwas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuka oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, serta diikuti para Bupati, sekda, forkopimda, para inspektur, para kepala BPKPAD, Kepala BPBD, para Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kajari dan para Kapolres kabupaten/kota se Sulsel. 

Dalam rakorwas itu ditandai penandatanganan Mou antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata tata usaha negara. 

Baca Lainnya :

• Asisten Pemerintahan Buka Sosialisasi Perda Pengelolaan Keuangan Desa dan Barang Milik Daerah0
• Pemda Kepulauan Selayar Peringati Hari Sumpah Pemuda, 10 Sekolah Terima Penghargaan0
• Peringati HUT DWP ke-19, Ini Harapan Bupati Kepulauan Selayar0
• Akhir Lomba STQH XXXI Sulsel 2019, Ini Peringkat Kabupaten Kepulauan Selayar 0
• 50 Personel Satpol PP Kabupaten Kepulauan Selayar Diberangkatkan ke Lutim0

Ditanya usai mengikuti Rakorwas, Sekda Kepulauan Selayar Marjani Sultan bahwa pada intinya dalam rapat itu membahas bagaimana penanganan covid-19 ini berjalan dengan baik,tanpa ada indikasi indikasi korupsi di dalamnya. 

Selaku wakil Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Selayar, Marjani Sultan berharap meskipun secara umum belum ada yang bisa meramalkan kapan berakhir wabah ini, setidaknya kita disiplin dalam protokol kesehatan. 

“Saat ini satu-satunya jalan untuk pencegahan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, karena vaksinnya juga belum ditemukan,” jelasnya. 

Sekadar diinfokan bahwa dalam rakorwas tersebut menghadirkan sejumlah Nara sumber yang berkompoten di dalamnya, diantaranya Pangdam XIV/HSN, Kapolda Sulsel, Kajati, dari BPK dan KPK. (HUMAS/IM)