- Ranperda Perubahan APBD 2025 Diserahkan Wabup Muhtar pada Rapat Paripurna DPRD Selayar
- Dinkes Selayar Gelar Rakor Pengawasan Iklan dan Mutu Pangan
- Program Stop Stunting di Selayar Dapat Keluhan, Dinkes Koordinasi ke Pihak Penyelenggara Pastikan Perbaikan Menu PMT
- Bupati Natsir Ali Kembali Perjuangkan Kelistrikan, Lakukan Koordinasi dengan PLN Pusat, PLTMG siap dibangun
- Kado Kemerdekaan, Pemkab Selayar Raih Penghargaan Ekonomi Biru dari Gubernur Sulawesi Selatan
- IDI Selayar Bergerak ke Desa, Wabup Muhtar Harap Jadi Program Berkelanjutan
- Kemenag Selayar Gelar Jalan Santai Merdeka, Bupati Natsir Ali Ajak Warga Jaga Persaudaraan
- Bupati Natsir Ali Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Daerah di Resepsi Kenegaraan HUT ke-80 RI
- Langit Mendung Tak Surutkan Khidmat Upacara Penurunan Bendera di Selayar
- Wabup Muhtar Pimpin Upacara Penurunan Bendera Merah Putih HUT ke-80 RI di Selayar, Mengaku Bangga Paskibraka Sukses Jalankan Tugas
Pemkab Selayar Raih WTP Beruntun di Era Pemerintahan BAZ

Keterangan Gambar : Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono menyerahkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2018 kepada Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel. (FOTO BY IMMANK)
MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak., kepada Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Selasa (28/5/2019).
WTP kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya secara berturut-berturut, setelah WTP sebelumnya pada Tahun 2016, dan Tahun 2017 diri era pemerintahan Basli Ali - Zainuddin (BAZ).
Baca Lainnya :
- Syukuran dan Aqiqah Putra Bupati Kepulauan Selayar, Ribuan Warga Ramaikan Lomba Domino 0
- Wakil Bupati Hadiri Penamatan Siswa SMAN 1 Benteng, 266 Siswa Menunggu Pengumuman0
- Wabup Selayar Temui Pengungsi Banjir di BPBD0
- Bupati Kep. Selayar Tandatangani Berita Acara serah terima source Code Aplikasi Simap dan SKP Online0
- Basli Ali : Saya Ingin Kedatangan Wapres Dapat Berkesan, Tampilkan Ciri Khas Daerah Selayar0
Hadir Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., Ketua DPRD Selayar Mappatunru, S.Pd., Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., Asisten Administrasi Drs Dahlul Malik, M.H., Kepala Inspektorat Ar. Krg. Magassing, S.H., M.H., Kepala BKPPD Nur Halik, SE, bersama sejumlah rombongan lain dari Pemda Kepulauan Selayar.
Atas WTP tersebut Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD atas peran dan kerjasamanya.
"WTP pada tahun ketiga ini tidak lepas atas kerjasama semua OPD dan pihak terkait yang telah bersama-sama membangun agar pengelolaan keuangan yang selama ini baik tetap kita dapat pertahankan," kata H. Muh. Basli Ali.
Baca juga : Jelang Idul Fitri 1440 H, Plt. Kadinsos Bagi Paket Sembako Kepada Keluarga Rentan Sosial
Basli juga menghaturkan terima kasih kepada BPK atas bimbingan dan arahannya, sehingga apa yang menjadi kelemahan bisa diperbaiki hingga mendapatkan WTP yang ketiga kalinya.
Sementara Sekda Selayar Marjani Sultan mengatakan opini WTP dari BPK itu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah semakin membaik. Hal tersebut kata Marjani Sultan adalah salah satu kriteria untuk menuju kepada good governance dan clean government.
"Saya kira capaian ini semua OPD memberikan kontribusi. Karena kalau satu saja OPD yang tidak melakukan perbaikan pengelolaan keuangan, tentu kita tidak akan mencapai ini semua. Saya selaku Sekda mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua perangkat daerah, yang telah berupaya keras untuk mewujudkan opini WTP," kata Marjani Sultan.
Selain Kabupaten Kepulauan Selayar, 8 kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan meraih predikat yang sama, yaitu Enrekang, Lutim, Toraja Utara, Tana Toraja, Jeneponto, Luwu Utara, Maros, dan Kabupaten Barru.
Salah satu kabupaten diantaranya belum naik predikat sehingga harus bertahan di predikat WDP. Namun demikian Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel enggan menyebut nama kabupaten tersebut. (IM / AFRISTA)
