Pemkab Selayar Raih Juara 2 Lomba Pajak dan Retribusi Akseleratif dari Bank Indonesia

KEPULAUAN SELAYAR — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Melalui Bidang  Pengelolaan Pendapatan Daerah,  Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Pemkab Selayar berhasil meraih Juara 2 (dua) Kategori Lomba Pajak dan Retribusi Akseleratif yang digelar oleh Bank Indonesia.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Muhtar, M.M.,  dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah daerah yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Selasa pagi (2/12).

Baca Lainnya :

• Tim Safari Ramadan Pemkab Selayar Lanjut ke Pasimasunggu0
• HUT DWP ke-20, MBA Minta DWP Dapat Berkiprah Dalam Pembangunan Bangsa0
• Temu Sadar Hukum, Kanwil Kemenkumham Sulsel Bina 4 Desa di Selayar0
• Jam 01.00 Dinihari, Bupati Terima Kepulangan Jemaah Haji Selayar0
• Wabup Kepulauan Selayar, Apresiasi Atas Terselenggaranya Upacara Hari Kesadaran Nasional 0

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kuat Bidang Pendapatan dalam mendorong Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), khususnya melalui penerapan sistem transaksi non-tunai pada berbagai layanan pajak dan retribusi daerah.

"Sejumlah kebijakan inovatif yang telah dikeluarkan Pemkab Selayar melalui Bupati, oleh Bank Indoneaia dinilai berhasil mendorong perluasan penggunaan transaksi digital di Kepulauan Selayar, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi." ungkap Abdul Wahidin Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah saat dikonfirmasi pada Selasa malam (2/12)

Lanjutnya, Kebijakan tersebut mencakup penerapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital, serta pemanfaatan layanan perbankan digital seperti mobile banking dan QRIS untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari masyarakat. 

Dengan pencapaian ini, Pemkab Kepulauan Selayar semakin mempertegas komitmennya untuk menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, modern, dan berorientasi pelayanan publik. (HUMAS-IC)

_