Pemkab Kepulauan Selayar dan BPJS Ketenagakerjaan Bahas Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

KEPULAUAN SELAYAR — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggelar rapat pembahasan nota kesepakatan terkait sinergi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Kamis (7/8/2025).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, M.M., didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Arfang Arif. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Gazali, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca Lainnya :

• BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKM kepada Ahli Waris ASN dan Non ASN0
• BPJSTK Salurkan Santunan JKM Sebesar 126 Juta Kepada Tiga Ahli Waris Pekerja Informal0
• Wabup Kepulauan Selayar Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan di Desa Buki0
• BPJS Ketenagakerjaan Selayar Tunjukkan Eksistensinya, Satu Warga Patilereng Terima Santunan JKM0
• Besok Dinas PMPTSPTK Bersama BPJS Ketenagakerjaan akan Sosialisasi di Bontolebang0

Agenda utama rapat ini adalah menyelaraskan langkah strategis dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan pekerja di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Usai rapat, Wakil Bupati Muhtar menyampaikan komitmennya untuk menjalin kerja sama yang lebih kuat dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan masyarakat Selayar, khususnya kelompok pekerja rentan, mendapatkan perlindungan saat menjalankan aktivitas kerja.

“Kami ingin memastikan bahwa para pekerja, khususnya yang masuk kategori rentan, memiliki perlindungan sosial yang memadai. Meski demikian, mereka juga harus memenuhi kewajiban dengan rutin membayar iuran,” ujar Wabup Muhtar.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari risiko kerja.

“Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terdaftar, maka perlindungan yang diberikan akan semakin luas dan merata,” tambahnya.

Rapat ini juga dimaksudkan untuk mematangkan konsep sebelum dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Kepulauan Selayar dan BPJS Ketenagakerjaan. Kesepakatan tersebut akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program, baik bagi pemerintah daerah maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan. (Humas IKP Diskominfo SP/Im)