Breaking News
- BKPSDM Selayar Perkuat ManajemenTalenta ASN, 654 Pegawai Ikuti Profiling ProASN
- Pelti Selayar Hadirkan Turnamen Tenis, Bupati Apresiasi Atlet Muda Tembus 10 Besar Nasional
- Selayar Jadi Tuan Rumah KPD Sulsel 2026, Bupati Natsir Ali Tekankan Pentingnya Pembina Pramuka Berkualitas
- Diskominfo SP Selayar Jadi Pelaksana Upacara Hari Kesadaran Nasional, Dorong Penguatan Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Bone Berjaya di Laut Selayar, Laccokong Angler Sabet Juara Umum 1 dan Kapten Terbaik
- Hammerhead Selayar Fishing Tournament 2026 Tuntas, Ini Daftar Pemenangnya
- Wabup Muhtar Lepas Peserta Gerak Jalan Santai Permas di Makassar, Pererat Silaturahmi Warga Selayar di Perantauan
- Pisah Sambut Dandim 1415, Bupati Natsir Ali Sebut Letkol Yudo Bukan Sekadar Mitra, tetapi Sudah Seperti Saudara
- HAMMERHEAD Selayar Fishing Tournament 2026 Meriahkan HUT ke-421, Diikuti Angler dari Jerman
- Bupati Sambut Kedatangan Dandim 1415 Selayar yang Baru, Letkol Arm Ardib Vidyantoro
Jaga Netralitas ASN, Bupati Selayar keluarkan Surat Edaran

kepulauanselayarkab.go.id - Untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengeluarkan Surat Edaran Netralitas ASN. Surat edaran tersebut bernomor : 270/24/S.Edaran/I/Kesbangpol/2019 tertanggal 28 Januari 2019 ditanda tangani Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali.
Kepala Bakesbangpol, Ince Rahim, S.Pd,, S.H., M.H., mengatakan Surat Edaran ini merupakan penegasan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf ( f ) dan mendasari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait Pelaksanaan netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019.
"Dalam undang-undang kan sangat jelas menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas, artinya tidak memihak kepentingan siapapun dan jika terdapat ASN yang tidak netral pasti ada sanksinya tergantung sejauhmana keterlibatannya" ujar Ince Rahim.
Pada intinya tiga point dalam surat edaran tersebut adalah menjaga netralitas dan melarang seluruh pegawai negeri sipil terlibat dalam kegiatan kampanye politik praktis, serta mewajibkan ASN untuk menggunakan hak Pilihnya.
Disampaikan pula bahwa surat edaran ini tidak bersifat membatasi hak politik Aparatur Sipil Negara yang telah dijamin oleh undang-undang.
Selain itu Ince Rahim mengungkapkan pada surat edaran tersebut ditekankan agar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat, Lurah untuk melakukan pengawasan terhadap ASN dilingkup kerjanya masing-masing.
Humas/Ichal
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments











.jpeg)