- Bupati, Wabup Selayar dan Rektor Unhas Letakkan Batu Pertama Asrama Mahasiswa dan Dosen
- Ketua TP PKK Selayar Hj. Tri Yanti Rahmawati Natsir Dorong UMKM dan UP2K PKK Naik Kelas
- Pemkab Selayar Sambut Kunjungan Kerja Rektor Unhas, Perkuat Kolaborasi Pembangunan Daerah
- Bupati Natsir Ali bersama Forkopimda Ikuti Peresmian 1.061 KDMP, Selayar Catat 13 Titik Rampung Dibangun
- Ketua TP PKK Yanti Rahmawati Perkuat Rumah DILAN Melalui Pelatihan Tutor Kesetaraan
- Pemkab Selayar Bersiap Sambut Rombongan Pangdam, Dankodaeral, Anggota DPR dan Pejabat dari Kemenhan RI
- Kuota Haji Selayar Turun Drastis, Kakan Kementerian Haji dan Umrah Sebut Akibat Sistem Waiting List Nasional
- Wabup Muhtar Lepas Jemaah Calon Haji 1447 H/2026 M Menuju Tanah Suci
- Bupati Selayar Sambut Tim Wasev TMMD Ke 128, Perkuat Kolaborasi Pembangunan Daerah
- Pemkab Kepulauan Selayar Matangkan Persiapan Celebes Scooter Party XIX 2026, Ribuan Scooterist Diperkirakan Hadir
Bupati Natsir Ali Pantau Langsung Aktivitas Nelayan di Laut, Sosialisasikan Program Check Point

KEPULAUAN SELAYAR – Dalam perjalanan laut antar pulau pada rangkaian kunjungan kerja di wilayah kepulauan, Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Natsir Ali, bersama Sekretaris Daerah Andi Abdurrahman didampingi Plt Kepala Dinas Perikanan, memantau langsung aktivitas nelayan di wilayah perairan administratif Selayar, Senin (20/4/2026).
Terpantau, di tengah pelayaran dari Pulau Bonerate, Kecamatan Pasimarannu menuju Pulau Kalotoa, Kecamatan Pasilambena (Taka Bassi), Bupati meminta kapten kapal untuk menghentikan laju kapal saat melihat sebuah kapal nelayan yang diduga berasal dari luar wilayah Selayar tengah beraktivitas.
Bupati kemudian memerintahkan Plt. Kepala Dinas Pertanian untuk turun langsung melakukan sosialisasi kepada para nelayan, sebagai bentuk pengawasan sekaligus edukasi terkait aturan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Baca Lainnya :
- Bupati Selayar Terima Kunjungan Silaturrahmi Kepala Basarnas Sulsel0
- Khidmat, Bupati Kepulauan Selayar Ikut Upacara Detik-Detik Proklamasi Tingkat Nasional Secara Virtual0
- Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Pemprov Sulsel, Wabup Kepulauan Selayar Sampaikan Komitmen Pemerintah Daerah0
- Sekda Selayar Hadiri Afirmasi Asesor di Kemendagri0
- Bupati Kepulauan Selayar Salurkan Langsung Bantuan RS-RTLH Kepada Warga 0

Langkah tersebut merupakan bagian dari sosialisasi program check point yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Program ini bertujuan agar seluruh kapal nelayan dari luar daerah yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Selayar dapat terdata dan wajib melapor sebelum beroperasi.
Plt Kepala Dinas Perikanan, Zul Janwar menyampaikan bahwa ke depan, seluruh aktivitas nelayan luar akan diatur lebih tertib, termasuk kewajiban administrasi dan kontribusi terhadap daerah.
“Semua kapal nantinya harus terdata, termasuk kewajiban pembayaran retribusi daerah dan dilengkapi dengan surat keterangan asal ikan (SKAI),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk membatasi aktivitas nelayan, melainkan sebagai upaya pengelolaan sektor perikanan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Natsir Ali menyoroti kondisi selama ini, di mana banyak nelayan dari luar daerah yang memanfaatkan sumber daya laut Selayar tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah.
“Selama ini nelayan luar datang menangkap ikan di Selayar, sementara kita hanya menerima dampak kerusakannya. Data perikanan kita justru tercatat di daerah lain, sehingga dana bagi hasil juga lari ke daerah tersebut. Untuk itu, kita akan tegas ke depan,” tegas Bupati.
Ia juga menambahkan bahwa aktivitas nelayan luar kerap tidak terkendali, termasuk dalam pemasangan rumpon.
“Bahkan mereka seenaknya memasang rumpon di wilayah kita tanpa koordinasi. Ini tentu tidak bisa dibiarkan dan harus ditata dengan baik,” lanjutnya.
Melalui penerapan program check point, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berharap dapat meningkatkan pengawasan, menjaga kelestarian sumber daya laut, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (HUMAS-IC)










.jpeg)