Desa Bontosunggu Masuk Seleksi Penilaian Desa Anti Korupsi di Sulsel

KEPULAUAN SELAYAR – Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu mewakili Kabupaten Kepulauan Selayar dalam verifikasi dan penilaian desa anti korupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Penilaian dan verivikasi  secara daring di Aula Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, dilakukan oleh tim penilai percontohan desa anti korupsi Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (13/11/2024).

Mewakili Bupati Kepulauan Selayar, Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Irwan Baso menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi salah satu peserta yang turut memberikan andil dalam penilaian desa anti korupsi di Sulsel.

Baca Lainnya :

• Dua Hari Kunjungan Lapangan, Tim SMEP PKK Sulsel, Rapat Evaluasi dengan TP PKK Kabupaten Kepulauan Selayar0
• TP PKK Selayar Bantu Warga Korban Kebakaran di Tihoro Dusun Karama0
• Wabup Kepulauan Selayar Lantik 24 Pejabat Administrator dan Pengawas0
• Musrifah Basli Hadir pada Rakerda Dekranasda Sulsel0
• Puncak HKG PKK ke-47, 10 Pengurus dan Kader PKK Terima Penghargaan Adi Bhakti Pratama PKK0

“Ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semua, karena kami tahu bahwa dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, hanya delapan yang ikut dalam penilaian ini. Tiga kabupaten yang akan dinilai langsung, sedangkan lima kabupaten, penilaiannya via zoom,” kata Irwan Baso.

Dirinya menyampaikan kesiapannya untuk dinilai oleh tim penilai dari Pemrov Sulsel.  Penunjukan Desa Bontosunggu lanjut Irwan Baso, bukan ditunjuk secara langsung tetapi melalui beberapa tahapan sehingga dari 81 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Desa Bontosunggu yang ditunjuk mewakili Kabupaten Kepulauan Selayar

“Dari lima komponen dan 18 indikator dan penerapan sembilan nilai anti korupsi tentunya sudah ada di Desa Bontosunggu, kendati harus melalui proses penilaian oleh tim monev Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Setelah penelian, Irwan Baso berharap, Selayar khususnya Desa Bontosunggu masuk nominasi untuk penilaian ditingkat selanjutnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberbedayaan Masyarakat Desa Pemprov Sulsel Muhammad Saleh yang hadir secara daring mengatakan, penilain desa anti korupsi bukan suatu hal yang dipertandingkan. Namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tata Kelola desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip anti korupsi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat desa.

Dalam verifikasi dan penilaian tersebut dihadiri oleh plt. Kadis Kominfo SP Andi Dwiyanti Musrifah Basli, Sekretaris PMD Rahmaniah, Kabid Humas IKP Andi Sandra Esty Abriany, Kabid Aptika, Plt Desa Bontosunggu Fatmawati bersama jajarannya, pengelola Bumdes bersama tokoh masyarakat Desa Bontosunggu, bersama sejumlah undangan lainnya. (Humas IKP/Im/M).