Bupati Natsir Ali Soroti Sektor Perikanan Saat Terima Kunjungan Ombudsman

KEPULAUAN SELAYAR – Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Natsir Ali, menerima kunjungan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, di ruang kerjanya, Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Kepala Bappeda, Finriyani Arifin. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel hadir bersama Herwin Gubawan selaku Kepala Keasistenan PVL, serta Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Irawati Muin dan Andi Gustiawati.

Baca Lainnya :

• Bupati Basli Ali Pastikan Pembangunan Jalan Hotmix Lingkar Selatan Pulau Jampea Selesai Tepat Waktu0
• Bupati Kepulauan Selayar Hadir pada RUPS-LB Bank Sulselbar di Makassar0
• Pemkab Selayar raih Penghargaan EKPPD Atas LPPD 2018 dari Kemendagri0
• Hadiri Temu Nasional Kopek di Jakarta, Ini Kata Bupati Kepulauan Selayar 0
• Komitmen Jaga Daerah Tetap Kondusif, Tiga Pilar di Kepulauan Selayar Deklarasi Pilkada Damai 2024.0

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar, menyampaikan bahwa kunjungan ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga dalam rangka pelaksanaan kegiatan PVL on the spot atau Pemeriksaan Verifikasi Laporan secara langsung di lapangan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat langsung kondisi pelayanan publik, termasuk melakukan penilaian pelayanan di wilayah ini, serta menindaklanjuti berbagai laporan atau aduan masyarakat,” ujar Ismu.

Ia juga menekankan bahwa Ombudsman hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sinergi yang kuat.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Natsir Ali, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas perhatian Ombudsman terhadap kondisi pelayanan publik di daerahnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi daerah, khususnya terkait sektor perikanan. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak nelayan dari luar daerah yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Selayar tanpa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Akibatnya, potensi daerah tidak maksimal, bahkan data hasil perikanan justru tercatat di daerah lain. Hal ini juga berdampak pada alokasi bantuan dan dana bagi hasil yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, lanjut Bupati, berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Ombudsman sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Ombudsman dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di Kabupaten Kepulauan (HUMAS-IC)