- Pemkab dan Masyarakat Selayar Siap Sambut Kedatangan Mentan RI Amran Sulaiman
- Besok Mentan RI Dijadwalkan Tiba di Kokolohe Selayar, Launching Gerakan Penanaman Lima Juta Kelapa
- Andi Abdurrahman Ditugaskan Sebagai Pelaksana Harian Sekda Selayar
- Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Kepulauan Selayar Dilantik ke Jabatan Baru
- Bidan Desa dari Pulau Tarupa Terima Penghargaan Menteri Kesehatan RI pada Puncak HKN ke-61 Tahun 2025
- Selayar Tegas Perangi Narkoba: Bupati Natsir Ali Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Sabu 838 Gram
- PKK Selayar Mantapkan Sinergi, HKG PKK Ke-53 Jadi Momentum Perubahan
- Pemprov Sulsel Perpanjang Insentif Pajak Kendaraan, Kepala UPT Samsat Selayar Imbau Warga Manfaatkan Kesempatan ini
- Bupati Natsir Ali Harapkan Dukungan Nyata PKK Sukseskan Program 5 Juta Kelapa
- Wabup Muhtar Ajak Teladani Nilai Perjuangan Pahlawan dalam Peringatan Hari Pahlawan 2025
Bupati Kepulauan Selayar Silaturrahim dengan Ribuan PTT di Rumah Dinasnya, Berikut Arahannya

Keterangan Gambar : foto by Immank
SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali mengundang para Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk hadir bersilaturrahim di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (11/5/2019). Pertemuan yang dilaksanakan sekitar pukul 10.00 wita dihadiri oleh ribuan tenaga PTT.
Bupati Kepulauan Selayar mengatakan fakta di lapangan bahwa keberadaan PTT masih sangat dibutuhkan. Terlebih pemerintah juga belum mampu memenuhi kebutuhan pegawai di Kabupaten Kepulauan Selayar.
“Tetap kita programkan agar PTT ini berkelanjutan,” jelas Basli Ali.
Baca Lainnya :
- Pemilu 2019 Dinilai Aman dan Lancar, Bupati Kepulauan Selayar Apresiasi Semua Elemen Terkait 0
- Ini Penjelasan Wabup Kepulauan Selayar Saat Jadi Mentor Kadis PMPTSPTK0
- Pemkab Selayar Serahkan Dokumen LKPD TA 2018 kepada BPK RI Perwakilan Sulsel0
- Wabup Kepulauan Selayar ; SPBE Hasilkan Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Layanan Publik 0
- Wabup Kepulauan Selayar Hadiri Gelar Pengawasan Daerah dan Konfrensi AAIPI Wilayah Sulsel0
Dikemukakan PTT tersebut adalah tenaga-tenaga khusus yang diangkat oleh pembina kepegawaian di daerah dan mendapatkan pendapatan melalui APBD. Seyogyanya kata dia, SK PTT setiap tahun diperbaharui, karena tidak secara otomatis PTT bersangkutan bisa diangkat kembali tanpa ada permohonan.
“Yang saya khawatirkan jangan sampai kita buatkan SK, yang bersangkutan sudah tidak ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kalau hal ini terjadi, merupakan kerugian bagi pemerintah daerah, masyarakat juga tidak mendapatkan pelayanan. Di samping itu kita juga akan berkoordinasi dengan satuan unit kerja yang bersangkutan, jangan sampai yang bersangkutan ini secara organisasi kelembagaan di tempat ia bekerja tidak dibutuhkan tenaganya, atau tidak rajin untuk melaksanakan tugas,” jelas Basli Ali.
Terkait dengan hal tersebut, Basli Ali minta agar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) untuk bersungguh-sungguh melakukan evaluasi dengan baik.
Baca juga : Rakor Sejumlah Pimpinan OPD Bahas Solusi Anjloknya Harga Kopra di Selayar
“Tentunya kita semua punya kelemahan dan kekurangan. Bijaklah, jangan langsung diberhentikan, tetapi diberikan bimbingan dan pengarahan bagi PTT yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kami sadar, sebagai Bupati kami juga tidak bisa terlalu menekan, karena pendapatan juga tidak terlalu baik, sehingga PTT harus berfikir untuk mendapatkan pendapatan lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya,” kata Basli Ali.
Menepis isu yang berkembang di luar yang menghubung-hubungkan bahwa silaturrahim yang diselenggarakan itu ada hubungannya dengan pemilu legislatif dan pilpres lalu. Basli mengatakan bahwa isu itu sama sekali tidak benar. Basli menyakinkan bahwa tidak ada yang akan diberhentikan hanya karena persoalan perbedaan sikap pada pemilu kemarin.
“Ini perlu saya jelaskan karena banyak sekali PTT yang resah. Ini hanya silaturrahim biasa saja, sekaligus saya menyampaikan arahan kepada kita semua, meskipun dengan pendapatan yang minim tetapi kita tetap melaksanakan tugas dengan baik,” kunci Basli Ali.
Basli imbau kepada BKPPD agar paling lambat satu minggu SK PTT sudah keluar. “Ini kan orang mau lebaran semua, dan tetap kami berjanji apabila regulasi masih memungkinkan, ke depan tetap kita akan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tinggal bagaimana nanti mempersiapkan diri, karena ini melalui tes dan murni tidak ada campur tangan dari pemerintah,” terangnya. (HUMAS/IM)










.jpeg)