Breaking News
- Setelah 28 Tahun Berlalu, Otonomi Daerah Dinilai Telah Memberikan Dampak Positif pada Peningkatan IPM
- Memperingati Hari Bumi, Pemkab Selayar Gelar Aksi Tanam Pohon
- Saiful Arif Bangga, Selayar Mendapat Kehormatan Menjadi Ketua Panita PSBM XXIV
- Akhiri Kunker di Pulau Taka Bonerate, Bupati Basli Pesan Jangan Beri Senyuman Palsu
- Pemkab Selayar Pamerkan Produk Lokal Lewat Event PSBM XXIV Sulsel
- Camat Benteng Sigap, Bersama Tim Terpadu Keruk Drainase Penyebab Genangan Air Dalam Kota
- Halal Bihalal dengan Masyarakat Pasilambena, Bupati Basli Ali Akui Tidak Bisa Bekerja Sendiri
- Jajaran ASN Diskominfo SP Ikut Sosialisasi Program Sikamaseang BPJSTK
- Kunker di Pulau Bonerate, Bupati Basli Tegaskan Aparatur Pemerintah Harus Kompak
- Wabup Selayar Serahkan Santunan JKM, ASN Diminta Aktif Dalam Program Sikamaseang BPJSTK
Asisten Ekbang dan Kesejahteraan Selayar Serahkan SPPT dan DHKP PBB-P2 Tahun 2018
SELAYAR, kepulauanselayarkab.go.id - Asisten Ekbang dan Kesejahteraan Setda Kepulauan Selayar Ir. H. Arfang Arief menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2018 didampingi Kepala BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Senin (25/6/2018).
Hadir para camat, lurah, dan kepala desa se - Kabupaten Kepulauan Selayar.
SPPT dan DHKP PBB-P2 tersebut diserahkan kepada Lurah Putabangun mewakili kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai satu-satunya kelurahan yang setiap tahunnya mampu mencapai target, Kepala Desa Jambuiya mewakili desa se - kecamatan daratan sebagai salah satu desa daratan dengan ketetapan pajak yang tergolong besar namun setiap tahunnya selalu mampu mencapai target sebel tanggal jatuh tempo pelumas yang telah ditetapkan, dan Kepala Desa Menara Indah mewakili desa se - kecamatan kepulauan sebagai salah satu desa terjauh yang setiap tahunnya mampu mencapai target.
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Olehnya itu, dalam sambutan Asisten Ekbang dan Kesejahteraan Setda Kepulauan Selayar menyampaikan beberapa imbauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati terkait dukungan pemerintah kabupaten.
"Tetaplah berperan aktif serta mendukung penuh setiap kegiatan terkait PBB-P2 yang merupakan tidak lanjut rekomendasi BPK-RI dan terkait data objek pajak agar dilakukan pemutakhiran data di tingkat desa/kelurahan masing-masing," ujar Arfang Arief.
Arfang menambahkan agar lurah dan kepala desa yang masih mempunyai tunggakan agar melakukan upaya-upaya tertentu menghadapi para penunggak dan khusus apabila yang bersangkutan adalah PNS agar dilaporkan kepada bupati langsung. Selain itu, PBB-P2 harus segera dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo 30 September 2018 hingga target PBB tahun ini tercapai yang merupakan suatu keharusan.
***
Reporter : Dianika Ariatami
Editor : Firman
Write a Facebook Comment