Breaking News
- Bupati Natsir Ali Ajak Masyarakat Selayar Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
- Bupati Natsir Ali Perkuat Posisi Selayar di Tingkat Nasional Lewat Kerja Sama Strategis dengan Ditjen KSDAE
- Pemkab Selayar dan Baznas Gelar Peringatan 1 Muharram 1448 H, Gaungkan Spirit Hijriyah untuk Pembangunan Daerah
- Prof. Abdul Kadir Gantikan Dr. Syamsul Rizal Pimpin PERMAS, Bupati Natsir Ali Ucapkan Selamat dan Terima Kasih
- Evaluasi Pasca CSP XIX, Pemkab Selayar Gelar Rakor, Wujudkan Desa Bersih, Aman, dan Ramah Wisatawan
- Wabup Selayar Buka Munas XI PERMAS 2026, Ajak Perantau Bersinergi Bangun Daerah
- Hadiri Diseminasi Kemenkeu, Bupati Natsir Ali Dalami Skema KPBU Guna Percepat Pembangunan Daerah
- Pembukaan Kapolres Cup II 2026, Sekda Sampaikan Komitmen Bupati Majukan Sepak Bola Selayar
- Selayar Tumbuh 9,83 Persen, Natsir Ali–Muhtar Antar Ekonomi Daerah ke Peringkat Dua Sulsel
- Wabup Muhtar Hadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulsel, Tegaskan Dukungan Pemda Selayar
Wakil Bupati Kepulauan Selayar Hadiri Peluncuran Pilkada Serentak 2018
Selain Pilgub, 12 Kabupaten Kota Gelar Pemilihan Kepala Daerah
By Firman
kepulauanselayarkab.go.id - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., menghadiri acara Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, di Sandeq Ballroom Grand Clarion Hotel and Convention, Kamis (28/9/2017) malam.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan ini berjalan dengan meriah, berbagai tampilan adat dihadirkan seperti tarian empat etnis dan lainnya.
Pada peluncuran Pilkada Serentak ini dijelaskan Sulsel akan menggelar Pilkada di 12 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur (Pilgub) pada tahun depan.
Selain itu, pada acara ini juga untuk pertama kalinya jingle lagu Pilkada Serentak Sulsel diperdengarkan dan maskot berupa Benteng Ford Rotterdam diperlihatkan, jingle dan maskot ini, terpilih dari hasil sayembara.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif dalam sambutannya mengatakan Pilkada dan Pilgub harus dilaksanakan secara demokratis.
"Untuk menjamin pemilihan dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Negara Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan," kata Abdul Latief.
Ketua KPU, Arief Budiman tujuan yang ingin dicapai dalam Pilkada adalah pemilihan yang bebas dan adil.
"Tujuannya satu menjadi free and fair (bebas dan adil) sehingga di dapatkan pemimpin yang bermartabat," harapnya.
Arief juga menjabarkan bahwa tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun peristiwa demokrasi dan politik luar biasa untuk Indonesia.
Karena di tahun 2018 saja ada 171 daerah melaksanakan Pilkada dan Pilgub, 70 persen pemilih pada Pemilu ada di tempat tersebut. Pemilu terakhir jumlah pemilih 192 juta jiwa. Tahun 2018 juga menjadi tahun dengan penggunaan anggaran terbesar.
"Memang ada juga penganggaran di tahun 2017 dan 2019, tetapi 2018 yang terbesar, maka pesan saya bagi penyelenggara Pemilu hati-hati menggunakan anggaran," himbau Arief di atas panggung dengan mengenakan pakai adat Bugis warna biru langit.
Untuk KPU saja dibutuhkan dana anggaran sebesar Rp. 23 triliun. Dana ini terbagi atas dana untuk Pilkada Rp10,5 triliun, Pilpres dan Pileg Rp10,8 triliun dan untuk anggaran rutin 1,6 triliun.(MY/IM/*)
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments
.jpeg)