Breaking News
- Budaya Dide Dihidupkan Lagi, Bupati Selayar Apresiasi Festival Kelong Sino Ri Bungayya
- Wakil Bupati Ajak KAHMI Selayar Perkuat Konsolidasi Intelektual dan Aksi Kolektif Majukan Daerah
- Pemkab Selayar Salurkan Bantuan Perbaikan 20 Unit RTLH Senilai Rp400 Juta
- Ratusan Gamers Meriahkan Piala Bupati Selayar 2025, Turnamen Esports Resmi Dibuka Wakil Bupati
- 404 ASN Selayar Ikuti Uji Kompetensi Melalui Profiling ASN
- Momentum HGN 2025, Wabup Muhtar Ajak Guru Selayar Terus Berinovasi
- Satu-Satunya dari Kepulauan, UPT SDN Labuang Mangatti Wakili Pasimasunggu pada Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten
- Bupati Natsir Ali Hadir dan Apresiasi Terobosan Pidana Kerja Sosial di Sulsel
- Bupati Natsir Ali Pimpin Rakor Terpadu Sektor Unggulan Pembangunan Daerah, Tekankan Empat Point Penting
- Bupati Natsir Ali Lantik Andi Abdurrahman Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah
Wakil Bupati Kepulauan Selayar Hadiri Peluncuran Pilkada Serentak 2018
Selain Pilgub, 12 Kabupaten Kota Gelar Pemilihan Kepala Daerah

kepulauanselayarkab.go.id - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., menghadiri acara Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, di Sandeq Ballroom Grand Clarion Hotel and Convention, Kamis (28/9/2017) malam.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan ini berjalan dengan meriah, berbagai tampilan adat dihadirkan seperti tarian empat etnis dan lainnya.
Pada peluncuran Pilkada Serentak ini dijelaskan Sulsel akan menggelar Pilkada di 12 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur (Pilgub) pada tahun depan.
Selain itu, pada acara ini juga untuk pertama kalinya jingle lagu Pilkada Serentak Sulsel diperdengarkan dan maskot berupa Benteng Ford Rotterdam diperlihatkan, jingle dan maskot ini, terpilih dari hasil sayembara.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif dalam sambutannya mengatakan Pilkada dan Pilgub harus dilaksanakan secara demokratis.
"Untuk menjamin pemilihan dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Negara Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan," kata Abdul Latief.
Ketua KPU, Arief Budiman tujuan yang ingin dicapai dalam Pilkada adalah pemilihan yang bebas dan adil.
"Tujuannya satu menjadi free and fair (bebas dan adil) sehingga di dapatkan pemimpin yang bermartabat," harapnya.
Arief juga menjabarkan bahwa tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun peristiwa demokrasi dan politik luar biasa untuk Indonesia.
Karena di tahun 2018 saja ada 171 daerah melaksanakan Pilkada dan Pilgub, 70 persen pemilih pada Pemilu ada di tempat tersebut. Pemilu terakhir jumlah pemilih 192 juta jiwa. Tahun 2018 juga menjadi tahun dengan penggunaan anggaran terbesar.
"Memang ada juga penganggaran di tahun 2017 dan 2019, tetapi 2018 yang terbesar, maka pesan saya bagi penyelenggara Pemilu hati-hati menggunakan anggaran," himbau Arief di atas panggung dengan mengenakan pakai adat Bugis warna biru langit.
Untuk KPU saja dibutuhkan dana anggaran sebesar Rp. 23 triliun. Dana ini terbagi atas dana untuk Pilkada Rp10,5 triliun, Pilpres dan Pileg Rp10,8 triliun dan untuk anggaran rutin 1,6 triliun.(MY/IM/*)
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpeg)