Wabup Selayar Buka Orientasi Anggota DPRD di Makassar

MAKASSAR - Orientasi, pembekalan,  Training, work shop dan semacamnya, sesungguhnya bermuara pada "PKS", yakni Pengetahuan Bertambah,  Ketrampilan meningkat, dan Sikap. berubah menjadi lebih baik.

Wakil Bupati Kep. Selayar, Saiful Arif, antara lain menegaskan hal itu saat memberikan sambutan, lalu  membuka orientasi anggota DPRD Kepulauan Selayar periode 2024 - 2029, ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada dua perwakilan, yakni Frengky Wijaya, SE, dan Nurmianti, S. Kep di Hotel Grand Town Hotel, Jl. Pengayoman, Makassar, Rabu (18-9) malam.

Karena itu, lanjutnya, para peserta perlu mengikuti orientasi ini sepenuh waktu dan sepenuh perhatian, sekalipun sebagian, sudah menjadi penyegaran dan pencerahan, karena sudah beberapa kali terpilih.

Baca Lainnya :

• Zainuddin Harap MPAD MARS Indonesia Kepulauan Selayar Tanpa Tumbuhkan Kembali Kesan Feodalisme0
• Resmi Digelar, Bupati Kepulauan Selayar Buka Musrenbang RKPD Tahun 20220
• Pemilu 2019, Bupati dan Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Mencoblos di TPS 001 Kelurahan Benteng 0
• Malam Ramah Tamah Hari Jadi ke-412 Selayar 0
• Suasana Haru Mewarnai Pelepasan Siswa Kelas VI UPT SDN Labuang Mangatti0

Hal ini, menjadi lebih penting maknanya, karena menurut ketua panitia, Indra Jaya Saputra, S. STP., MM, Kabid Managerial BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, di sela - sela laporannya, mengatakan bahwa pernah terjadi, peserta orientasi dinyatakan harus mengulang, dan  mengikuti orientasi di kabupaten / tempat lain karena tingkat kehadirannya tidak mencapai 90 %.

"Ini bukan kewenangan kami di BPSDM, melainkan kewenangan Kemendagri, yang kehadirannya, terkadang, kami sendiri tak tau,” ucapnya.

Hal lain yang ditegaskan oleh Wabup Saiful Arif, eksekutif dan Legislatif merupakan mitra sejajar dalam urusan pemerintahan, karena itu, sinergitas dan kolaborasi harus terus dijaga dan ditingkatkan, agar produk produk kebijakan yang dilahirkan bersama, selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran kita terbatas, sementara kebutuhan kita banyak. Maka harus ada pilihan prioritas dengan kriteria dan indikator yang sama menurut eksekutif dan legislatif,” terangnya.

Dikatakan, tugas utama pemerintah, paling tidak ada tiga, yakni  pelayanan, yang berorientasi pada keadilan, pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan,  dan pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian. Jika Eksekutif dan Legislatif sepakat memberi forsi anggaran yang lebih memadai pada  pemberdayaan, maka masyarakatnya akan mandiri, sehingga ke depannya, tugas pemerintah akan menjadi lebih ringan. "Masyarakat mandiri akan menjadi penopang tugas pemerintah. bukan menjadi beban" kunci Wabup Kepulauan Selayar, Saiful Arif.

Sebelumnya, Ka BPSDM, (putra Selayar) Prof. DR. Muhammad  Jufri, M. Si, M. Psi, Psikolog, dalam sambutannya menyampaikan beberapa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan orientasi. Pembukaan orientasi yang turut dihadiri Pj. Sekwan Kepulauan Selayar, Masdar J. Pratama, Kom,. MM, diakhiri dengan foto bersama. (Rls)