Breaking News
- HUT Kodaeral VI, Wabup Selayar Sampaikan Apresiasi atas Pengabdian Prajurit
- Semarak HUT RI ke-81, Bupati Selayar Lepas Gerak Jalan Indah dan Drumband Tingkat Sekolah Dasar
- BAZNAS-DMI Salurkan Santunan kepada Keluarga Korban Tenggelamnya KLM Nurul Salsabila
- Lomba Permainan Rakyat Hut RI Ke81 Semakin Meriah, Sekda Selayar Pantau Langsung Keseruan Hadang Asing
- Semangat Kemerdekaan Membara, ASN, TNI-Polri Selayar Adu Seru di Lomba Permainan Rakyat
- Wabup Muhtar Hadiri Pelepasan Kontingen Jamnas XII 2026 Sulsel di Makassar, Beri Pesan Khusus Kontingen Garuda Selayar
- Baznas, PMI, dan Yayasan Teratai Passiana Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan Warga Miskin di Selayar
- 48 Pramuka Garuda Selayar Siap Berlaga di Jambore Nasional XII, Wabup Muhtar: Anak-anakku Jaga Nama Baik Daerah
- Final Check HUT RI ke-81, Wabup Selayar Tekankan Koordinasi dan Kebersamaan Panitia
- Wakil Bupati Kepulauan Selayar Resmi Luncurkan OPTIMIS ASN
Wabup Kepulauan Selayar Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Kepulauanselayarkab.go.id - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelopran Keuangan Pemerintah Tahun 2017, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jl. Senen Raya No. 1 Jakarta, Kamis (14/9/2017). Rakernas tersebut dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI, mengangkat tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera”. Rekernas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, serta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain Wakil Bupati Kepulauan Selayar, lebih dari 200 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota hadir dalam acara tersebut.
Dikutip dari Sambutan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan secara umum kondisi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah baik. Hal tersebut tercermin dari predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Meskipun demikian, pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang meraih WTP, bukan berarti bebas dari korupsi.
"WTP tidak selalu berarti penggunaan anggaran telah efisien dan bebas korupsi," katanya.
Reporter : Adrian Novianto
Foto : Andi Arung
Editor : Firman
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpeg)