Breaking News
- Bupati Natsir Ali Sebut Kunjungan Pangdam XIV/Hasanuddin Jadi Kehormatan bagi Masyarakat Selayar
- Pangdam XIV Hasanuddin dan Bupati Apresiasi Kinerja Kodim 1415/Selayar Bangun KDMP Bontosunggu
- Bupati bersama Forkopimda Sambut Pangdam XIV Hasanuddin di Bandara Aroepala, Agenda Utama Penutupan TMMD ke-128
- Prof. JJ: Selayar Adalah Jantung Segitiga Emas Pariwisata Nasional
- Rektor Unhas Apresiasi Semangat Bupati Natsir Ali dan Wabup Muhtar Bangun Daerah
- Rektor Unhas Prof JJ Tekankan Peningkatan Kapasitas ASN untuk Masa Depan Selayar
- Bupati, Wabup Selayar dan Rektor Unhas Letakkan Batu Pertama Asrama Mahasiswa dan Dosen
- Ketua TP PKK Selayar Hj. Tri Yanti Rahmawati Natsir Dorong UMKM dan UP2K PKK Naik Kelas
- Pemkab Selayar Sambut Kunjungan Kerja Rektor Unhas, Perkuat Kolaborasi Pembangunan Daerah
- Bupati Natsir Ali bersama Forkopimda Ikuti Peresmian 1.061 KDMP, Selayar Catat 13 Titik Rampung Dibangun
Wabup Kepulauan Selayar Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Kepulauanselayarkab.go.id - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelopran Keuangan Pemerintah Tahun 2017, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jl. Senen Raya No. 1 Jakarta, Kamis (14/9/2017). Rakernas tersebut dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI, mengangkat tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera”. Rekernas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, serta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain Wakil Bupati Kepulauan Selayar, lebih dari 200 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota hadir dalam acara tersebut.
Dikutip dari Sambutan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan secara umum kondisi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah baik. Hal tersebut tercermin dari predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Meskipun demikian, pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang meraih WTP, bukan berarti bebas dari korupsi.
"WTP tidak selalu berarti penggunaan anggaran telah efisien dan bebas korupsi," katanya.
Reporter : Adrian Novianto
Foto : Andi Arung
Editor : Firman
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpeg)