Breaking News
- Wabup Selayar Terima 102 Mahasiswa KKN IAI Al-Amanah Jeneponto, Diharapkan Ikut Sukseskan Program GEMERLAP
- Sekda Buka Sosialisasi Hakordia, Kajari Selayar Dorong Penguatan Integritas Daerah
- Sekda Selayar Launching Tiga Inovasi Aksi Perubahan untuk Perkuat Pelayanan Publik dan Akses Ekonomi
- Pemkab Selayar Umumkan Layanan Eazy Passport oleh Imigrasi Makassar, Pelayanan Dimulai 4 Desember 2025
- Pemkab Selayar Raih Juara 2 Lomba Pajak dan Retribusi Akseleratif dari Bank Indonesia
- Kadis Kominfo Tekankan Pentingnya Pemerataan Akses Internet untuk Percepatan Transformasi Digital Selayar
- Pemkab Kepulauan Selayar dan BAKTI Komdigi RI Perkuat Pemerataan Akses Internet di Daerah Kepulauan
- Perbakin Selayar Mantapkan Dukungan untuk Program Gemerlap, Kapolres Serahkan Hadiah Lomba Tembak Hama Tupai
- Forkopimda Selayar Teken Deklarasi Tata Kelola Perikanan
- Gubernur Sulsel Tanam Pohon Kelapa di Kokolohe, Bupati Apresiasi Dukungan untuk Program GEMERLAP
Wabup Kepulauan Selayar Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Kepulauanselayarkab.go.id - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelopran Keuangan Pemerintah Tahun 2017, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jl. Senen Raya No. 1 Jakarta, Kamis (14/9/2017). Rakernas tersebut dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI, mengangkat tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera”. Rekernas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, serta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain Wakil Bupati Kepulauan Selayar, lebih dari 200 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota hadir dalam acara tersebut.
Dikutip dari Sambutan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan secara umum kondisi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah baik. Hal tersebut tercermin dari predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Meskipun demikian, pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang meraih WTP, bukan berarti bebas dari korupsi.
"WTP tidak selalu berarti penggunaan anggaran telah efisien dan bebas korupsi," katanya.
Reporter : Adrian Novianto
Foto : Andi Arung
Editor : Firman
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpeg)