Breaking News
- Bupati Natsir Ali Ajak Masyarakat Selayar Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
- Bupati Natsir Ali Perkuat Posisi Selayar di Tingkat Nasional Lewat Kerja Sama Strategis dengan Ditjen KSDAE
- Pemkab Selayar dan Baznas Gelar Peringatan 1 Muharram 1448 H, Gaungkan Spirit Hijriyah untuk Pembangunan Daerah
- Prof. Abdul Kadir Gantikan Dr. Syamsul Rizal Pimpin PERMAS, Bupati Natsir Ali Ucapkan Selamat dan Terima Kasih
- Evaluasi Pasca CSP XIX, Pemkab Selayar Gelar Rakor, Wujudkan Desa Bersih, Aman, dan Ramah Wisatawan
- Wabup Selayar Buka Munas XI PERMAS 2026, Ajak Perantau Bersinergi Bangun Daerah
- Hadiri Diseminasi Kemenkeu, Bupati Natsir Ali Dalami Skema KPBU Guna Percepat Pembangunan Daerah
- Pembukaan Kapolres Cup II 2026, Sekda Sampaikan Komitmen Bupati Majukan Sepak Bola Selayar
- Selayar Tumbuh 9,83 Persen, Natsir Ali–Muhtar Antar Ekonomi Daerah ke Peringkat Dua Sulsel
- Wabup Muhtar Hadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulsel, Tegaskan Dukungan Pemda Selayar
Sekda Selayar Hadiri Rakor Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur
By Firman
kepulauanselayarkab.go.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si menghadiri rapat koordinasi kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur Tahun 2018, di Clarion Convention dan Hotel, Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (3/5/2018).
Hadir dalam rakor itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Asman Abnur, plt. Sekda Pemprov Sulsel Tautoto Tanaranggina, deputi bidang SDM Aparatur, 185 Sekretaris Daerah, maupun BKD provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam rakor tersebut dibahas terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS terkait standarisasi jabatan fungsional, pola karir dan sistem merit perlu dilakukan diseminasi informasi agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Menpan RB Asman Abnur yang membuka rakor tersebut mengingatkan segenap Pegawai Negeri Sipil agar mengubah pandangan tentang prestasi kerja. Selama ini, menurut dia, pegawai pemerintahan umumnya menganggap prestasi bisa dinilai dari seberapa besar anggaran belanja yang terserap.
Asman mengatakan kinerja pegawai tidak hanya diukur berdasarkan serapan anggaran. Anggaran yang terpakai mesti jelas seberapa besar manfaat dan hasilnya. (Fadil)
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments
.jpeg)