Pemkab Selayar Rapat Tim Koordinasi SPBE 2024 Jelang Evaluasi oleh Kemenpan RB

KEPULAUAN SELAYAR – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Bidang Aptika Dinas Kominfo Statistik dan Persandian melakukan rapat tim koordinasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Jumat (7/6/2024).

Rapat tersebut dipimpin oleh Asieten Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Arfang Arif, didampingi oleh Kadis Kominfo SP Drs. Ahmad Yani bersama Kabid Aptika Andi Citra Opu dengan menghadirkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam rapat ini membahas kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengikuti penilaian mandiri SPBE pada Bulan Juni-Juli 2024. Diketahui bahwa pada Tahun 2024 ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi RI akan melakukan evaluasi terhadapat SPBE pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Baca Lainnya :

• Resmi Dibuka Oleh Bupati Selayar, Profesional English Training Berlangsung Tiga Hari0
• Wabup Kepulauan Selayar Serahkan Bantuan Sarana Takziah Kepada Para Lurah dan Kades, Ini Pesannya 0
• Enam Kades Terpilih Tampil Paparkan Inovasi Di Ajang Lomba Desa Tingkat Kepulauan Selayar0
• Tatap Muka dengan Warga Desa Batu Bingkung, MBA Sampaikan Informasi Pembangunan Daerah0
• Bupati Kepulauan Selayar Bersama Forkopimda Sambut kedatangan Pangdam XIV/Hsn0

“Kegiatan rapat yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, ucap Arfang Arif.

Dikemukakan, dari hasil monitoring dan evaluasi SPBE tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh indeks 1,93 dengan kategori cukup,

“Kita berharap dengan adanya sinergi dan kolaborasi tim koordinasi SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar dan dukungan seluruh perangkat daerah dalam hal alokasi anggaran SPBE dapat mewujudkan penyelenggaraan SPBE sesuai dengan arahan Presiden RI tentang digitaliasi birokrasi menjadi kewajiban bagi intansi pusat dan pemerintah daerah serta mampu mendongkrak hasil monitoring dan evaluasi spbe 2024 pemerintah kabupaten kepualauan selayar ke kategori baik,” jelas Arfang Arif.

Terkait dengan hal tersebut, terpantau dalam rapat ini banyak mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPBE serta menawarkan berbagai soulusi dari kendala yang ada, terutama pada indikator masing-masing domain SPBE yang dibedah oleh peserta rapat. (Humas Diskominfo SP/Im)