Ikuti Rakor Mendagri, Bupati Selayar Minta OPD Perkuat Disiplin Anggaran

KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, secara virtual, Rabu (24/12/2025). Rakor tersebut membahas evaluasi realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam paparannya, Mendagri mengungkapkan rata-rata realisasi belanja APBD kabupaten/kota secara nasional berada pada angka 74,71 persen. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Kepulauan Selayar menempati peringkat ke-61 dari 514 kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat terus mengajukan tambahan dana transfer keuangan daerah (TKD) apabila anggaran yang telah dialokasikan belum terserap secara optimal. 

Baca Lainnya :

• Baru Dilantik, Kadis Kominfo Silaturrahim dengan Para Wartawan0
• H.M. Ali Gandong: Selayar Harus Jemput Peluang Wisata Halal 0
• TP PKK Sulsel Verifikasi Pilot Project Gelari Pelangi PKK Kepulauan Selayar0
• Trauma Pasca Gempa, Sekitar 80 Persen Warga Pasilambena Masih di Pengungsian0
• Asisten Administrasi Buka Sosialisasi Tentang Kearsipan, Ini Harapannya0

Rendahnya serapan anggaran, menurutnya, akan menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja keuangan daerah. Selain itu, Mendagri juga menyampaikan adanya reward fiskal sebesar Rp1 miliar bagi daerah berprestasi dalam pengelolaan keuangan yang baik.

Usai rakor, Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali memanggil sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan penegasan terkait pelaksanaan tupoksi dan pengelolaan anggaran.

Bupati Natsir Ali meminta seluruh OPD meningkatkan disiplin perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menyusun program berbasis prioritas, terukur, serta berdampak langsung bagi masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah, akuntabilitas kinerja, serta kepatuhan terhadap regulasi. Mengingat dana transfer dari pemerintah pusat tahun ini mengalami penurunan, seluruh OPD diminta melakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran secara cermat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Penegasan tersebut diharapkan memperkuat komitmen OPD dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah dan memastikan anggaran dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kepulauan Selayar. (HUMAS-IC)