Gubernur Sulsel Dorong SKAI sebagai KTP Ikan, Bupati Selayar Siapkan Check Point Perikanan

KEPULAUAN SELAYAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan wilayah perairan dan tata kelola hasil perikanan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikenal sebagai salah satu lumbung ikan terbesar di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada kegiatan Retret Kepala Desa se-Sulawesi Selatan di Rindam XIV Hasanuddin, Pakkatto, Kabupaten Gowa, Sabtu (13/12).

Dalam sambutannya, Gubernur menyebut Sulawesi Selatan memiliki sekitar 332 pulau, dengan Selayar sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan sangat besar.

Baca Lainnya :

• Bupati Basli Ali Pastikan Pembangunan Jalan Hotmix Lingkar Selatan Pulau Jampea Selesai Tepat Waktu0
• Wakil Bupati Kepulauan Selayar Hadiri Apel Gelar Pasukan OPS Mantap Praja 20180
• HARPI Selayar Raih Juara I Tingkat Provinsi0
• Resmikan Mesjid Jabal Nur, MBA Ajak Masyarakat Makmurkan Mesjid0
• BNNP Sulsel Sosialisasi Layanan Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi di Selayar0

“Selayar ini penuh ikan. Kalau ikan dikasih KTP, rata-rata ikan yang beredar di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia itu dari Selayar,” ujar Andi Sudirman di hadapan para kepala desa.

Ia menekankan perlunya penerapan “KTP Ikan” melalui skema SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan) sebagai identitas resmi hasil tangkapan laut. Setiap ikan yang ditangkap di wilayah perairan Selayar, bulukumba, pangkep atau daerah lainnya, harus memiliki kejelasan asal-usul sebelum diedarkan.

“Saya sudah perintahkan Bupati Selayar kasih semua KTP ikannya, bagaimana caranya Awasi semua keliling. Tidak boleh masuk tanpa izin. Setelah tangkap ikan, hitung dan stempel dulu, kasih KTP dulu,” tegasnya.

Menurut Gubernur, penerapan SKAI sangat strategis untuk memastikan hasil perikanan  tercatat secara resmi, sehingga Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perikanan dapat kembali ke daerah penghasil. Kejelasan asal ikan, lanjutnya, bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga menyangkut keadilan fiskal bagi daerah.

“Kalau asalnya jelas, maka hak daerah juga harus kembali ke daerah. Selayar harus mendapatkan manfaat dari kekayaan lautnya sendiri,” ujarnya.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan penguatan sistem check point perikanan sebagai bagian dari program strategis daerah. 

Check point ini akan berfungsi sebagai lokasi pendataan, verifikasi asal ikan, sekaligus penerbitan SKAI, sehingga seluruh hasil tangkapan dari perairan Selayar tercatat resmi sebelum didistribusikan ke luar daerah.

“Kita ingin memastikan ikan Selayar yang keluar terdata dan tercatat, Dengan begitu, Dana Bagi Hasil perikanan tidak bocor dan bisa kembali ke daerah, untuk kesejahteraan nelayan dan pembangunan wilayah kepulauan,” tegas Natsir Ali.

Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkab Kepulauan Selayar optimistis penerapan SKAI dan sistem check point perikanan dapat menjadi model nasional tata kelola perikanan berbasis asal daerah yang transparan, adil, dan berkelanjutan. (HUMAS-IC)

_