Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Selayar Rumuskan Percepatan Penerapan Check Point Perikanan di Kawasan TNTB

KEPULAUAN SELAYAR – Bupati Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali memimpin rapat koordinasi terkait implementasi dan pelaksanaan check point di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTB). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Jumat (26/9/2025).

Rapat dihadiri Wakil Bupati H. Muhtar, Dandim 1415 Selayar Letkol Czi Yudo Harianto, S.T., Kajari Selayar Apreza Darul Putra, S.H., M.H., Kasat Polair Iptu Amat Soedachlan, Kepala Balai TNTB William Dodie Taulu Tengker, S.H., M.Hum., bersama para pimpinan OPD dan stakeholder terkait.

Dalam forum tersebut, dibahas upaya percepatan penerapan check point percontohan di Kawasan TNTB tanpa bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Baca Lainnya :

• Wabup Selayar Resmi Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Binaan Balai TNTB0

Bupati Natsir Ali menegaskan bahwa setiap kapal nelayan yang keluar masuk kawasan wajib melalui proses check point agar hasil tangkapan ikan terdata dengan baik. Menurutnya, kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen bagi nelayan luar daerah untuk melapor serta berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Penerapan check point ini kita uji coba dulu di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Nantinya, sistem ini juga akan memberi dampak di kecamatan lainnya,” ujar Bupati.

Kasat Polair Iptu Amat Soedachlan dalam kesempatan itu mengusulkan pembentukan tim pengamanan terpadu untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, masih banyak nelayan luar yang bermain “kucing-kucingan” dengan aparat.

“Tim ini nantinya tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengedukasi nelayan agar melapor dan melakukan check point. Dengan begitu, mereka bisa berkontribusi melalui retribusi atau PAD. Dari pengalaman di lapangan, sering ada kapal penjemput hasil tangkapan sehingga tidak masuk ke daratan untuk melapor,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai TNTB William Dodie Taulu Tengker mengapresiasi langkah Bupati. Ia menilai penerapan check point merupakan upaya positif, namun harus dirumuskan secara matang agar tetap sejalan dengan aturan.

“Check point ini pada dasarnya bukan untuk memberatkan nelayan, melainkan ditujukan bagi pengusaha perikanan yang berorientasi profit. Prinsip kami adalah pelayanan kepada masyarakat di kawasan, agar mereka tetap bisa menjual hasil tangkapannya. Di sisi lain, aktivitas pengusaha perikanan juga harus stabil, legal secara administrasi, dan tentu berkontribusi terhadap PAD,” jelasnya.

Menutup rapat, Bupati menegaskan kembali bahwa penerapan check point bukan semata kepentingan pemerintah daerah, melainkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“PAD dari hasil check point pada akhirnya akan kembali untuk masyarakat,” tandasnya. (Humas IKP Diskominfo SP/Im/M)