Bupati Natsir Ali Perintahkan Percepatan Program Prioritas Nasional dan Daerah Dalam Rakor Terpadu

KEPULAUAN SELAYAR — Bupati Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyukseskan program prioritas Presiden Republik Indonesia serta program prioritas daerah melalui penguatan sinergi lintas sektor, peran aktif pemerintah desa, dan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Terpadu Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 serta pematangan tindak lanjut program Tahun 2026 di Pendopo Dekranasda, Rabu (24/12/2025). Kegiatan ini dihadiri para pemangku kepentingan, asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, kepala desa, serta pengelola SPPG, penyeluh pertanian, Bussinis Assistant dan Project Management Officer Koperasi Merah Putih dan lainnya.

Baca Lainnya :

• Sekda Selayar Bacakan Sambutan Menteri Agama RI Pada Hari Amal Bakti ke-71 Kemenag0
• Briefing Pimpinan OPD, Berikut Arahan Bupati Kepulauan Selayar0
• INCE RAHIM: "Warga Binaan Rutan Selayar Tidak Boleh dikucilkan"0
• Andi Asling, S. Sos., M.M., Resmi Menjabat Camat Takabonerate0
• Lagi, Bupati dan Forkopimda Selayar Ikut Upacara Nasional Penurunan Bendera Secara Virtual0

Rapat diawali pemaparan Sekretaris Daerah Kepulauan Selayar, Andi Abdurrahman, yang menjelaskan fokus evaluasi mencakup Program Gemerlap, penerapan check point sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan Koperasi Merah Putih, pengembangan Kampung Nelayan, serta proyeksi pelaksanaan APBD Tahun 2026.

Dalam arahannya, Bupati secara tegas menginstruksikan seluruh OPD dan pemerintah desa untuk meninggalkan pola kerja pasif dan administratif. Ia menekankan bahwa keberhasilan program prioritas nasional dan daerah sangat ditentukan oleh keberanian daerah melakukan langkah jemput bola, khususnya dalam mengakses program kementerian dan pemerintah provinsi.

“Jangan terus berlindung di balik alasan pemotongan anggaran. Semua daerah mengalami hal yang sama. Yang membedakan adalah kemampuan bekerja, membaca peluang, dan bergerak cepat,” tegas Bupati.

Bupati mengungkapkan hasil koordinasinya dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di mana Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan alokasi pengelolaan lahan seluas 7.000 hektare pada tahun 2026. Ia menegaskan agar Program Gemerlap benar-benar disinergikan dengan program pemerintah desa agar sejalan dengan agenda ketahanan pangan nasional dan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Optimalisasi tanaman sela seperti jagung dan cabai menjadi perhatian khusus, terutama untuk mendukung kebutuhan SPPG dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden. Bupati memastikan hasil jagung dari Program Gemerlap memiliki kepastian pasar karena telah didukung perusahaan mitra yang siap menyerap seluruh produksi.

“Program ini tidak boleh setengah-setengah. Pemerintah desa harus berada di garis depan, karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bupati Natsir Ali

Terkait Koperasi Merah Putih, Bupati menegaskan program tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis penguatan ekonomi rakyat. Ia meminta OPD dan kepala desa mampu menerjemahkan kebijakan menjadi gerakan ekonomi nyata di lapangan.

Bupati juga menginstruksikan percepatan pembukaan lahan-lahan produktif yang selama ini sulit diakses. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2026 Pemkab Selayar akan menyiapkan alat berat berupa dozer, termasuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penggalian kelapa dan pembukaan akses jalan.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Bupati menegaskan penerapan sistem check point harus dijalankan secara konsisten dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kapal penangkap ikan yang melakukan pelanggaran hingga tiga kali akan dicabut izinnya, sesuai kesepakatan dengan Gubernur Sulawesi Selatan.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan PAD melalui SKIA dan Dana Bagi Hasil (DBH), mengingat selama ini aktivitas perikanan Selayar banyak tercatat di daerah lain.

Sementara itu, untuk Program Kampung Nelayan, salah satu program strategis nasional, Bupati menyoroti rendahnya jumlah titik yang diperoleh Selayar, yakni baru empat dari 1.000 titik nasional. Ia menegaskan kendala utama terletak pada kesiapan lahan desa, padahal nilai program mencapai Rp22 miliar per titik.

“Kalau lahannya siap, peluangnya terbuka lebar. Ini tugas kepala desa untuk segera dituntaskan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Selayar telah mengalokasikan bantuan biaya hidup sebesar Rp5 juta bagi 1.000 Kepala Keluarga miskin ekstrem yang disalurkan secara bertahap, dengan total anggaran Rp2 miliar.

Menutup arahannya, Bupati menekankan pengelolaan anggaran Tahun 2026 harus lebih terencana, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Seluruh kegiatan yang telah memiliki desain dan perencanaan matang diminta segera dieksekusi tanpa penundaan.

“Pemotongan anggaran dari pusat terjadi karena daerah dinilai belum maksimal dalam realisasi belanja. Ini menjadi evaluasi serius dan tidak boleh terulang,” tegas Bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Selayar Muhtar M.M. selaku Ketua Satgas Gemerlap menyampaikan bahwa respons masyarakat terhadap program-program pemerintah sangat positif. Ia optimistis Program Gemerlap melalui sistem tumpang sari mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rapat ditutup dengan sesi tanya jawab serta pendalaman teknis antar perangkat daerah, camat, dan kepala desa sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama menyukseskan program prioritas nasional dan daerah. (HUMAS-IC)

_