BRSPDM Phala Martha UPT Kemensos Pantau Penyandang Disabilitas Mental di Selayar

SELAYAR - Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Phala Martha UPT Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar turun langsung melihat kondisi penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasungan, Rabu (2/10/2019). 

Hadir dalam rombongan Kementerian Sosial tersebut Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial, Heri Kusumawardhani,  A. KS, M.PS.Sp., Pekerja Sosial Pertama, Deri Septiadi DIMYATI, S. ST,  Sp. P.S.P.D., dan Pekerja Sosial, Iwan Sutarlan. 

Hadir pula rombongan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, analis rehabilitasi masalah sosial Rohandy yusuf,  S. ST. dan Emil Salim. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Dinas Sosial melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Drs. Muh. Ridwan, dan dari Dinas Kesehatan, Kasmawati, terus mendampingi rombongan hingga lima lokasi penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasungan selesai dikunjungi. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan Indonesia bebas pasung maka dipandang perlu dilaksanakan upaya pembebasan bebas pasung terhadap penyandang disabilitas mental/ Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami pemasungan. 

Dua dari lima lokasi penyandang disabilitas mental yang dikunjungi adalah Desa Kalepadang dan Desa Bontomarannu

Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial, Heri Kusumawardhani,  A. KS, M.PS.Sp., menyampaikan dalam wawancaranya bahwa pihaknya dari Kementerian Sosial RI dan SKPD yang ada di seluruh kabupaten/kota dan provinsi hadir untuk memberikan penanganan  terhadap penyandang disabilitas mental yang ada khususnya untuk korban pasung dan memfasilitasi agar berbagi kewenangan dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk menangani lebih lanjut terhadap kebutuhan dasar yang diharapkan bisa dilayani kepada masyarakat seperti pelayanan medis dan rehabilitasi sosialnya. 

"Pemda Kepulauan Selayar yang begitu antusias, responsif, dan luar biasa dalam menghadapi penanganan terhadap penyandang disabilitas mental ini. Mungkin ini hanya sebagian kecil yang ditangai. Tapi kita berharap ini akan menjadi cukup bakal penularan terhadap semua yang mengalami menghadapi permasalahan penyandang disabilitas mental. Di sinilah justru peran edukasi terhadap keluarga dan tetangga yang nanti akan ditularkan kepada masyarakat lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu target utama kami agar bisa memberikan informasi, sosialisasi, dan penanganan langsung terhadap penyandang disabilitas mental yang dilakukan pemerintah daerah," terang Heri. 

Lebih lanjut Heri berharap agar masyarakat bisa mengetahui bisa mengetahui dan memahami penanganan penyandang disabilitas mental sehingga tidak ada lagi yang dipasung, ditakuti, diasingkan, didiskriminasi, dan ditutup-tutupi agar penanganannya lebih lengkap, lebih holistik, lebih terstruktur, dan lebih akurat didalam penanganannya. Jika perangkatnya berjalan dan administrasinya lengkap, semua bantuannya gratis termasuk obat-obatan. 

Di tempat berbeda, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, Patta Amir, S.P., juga menyampaikan harapannya via telepon. 
"Kami berharap keluarga penyandang disabilitas mental tersebut tidak malu dan menganggap beban keluarga. Besar harapan kami kepada pihak Kementerian Sosial
Semoga ini bisa ditangani secara maksimal dengn melibatkan semua stakeholder terkait agar bisa tertangani dengan baik dan penyandang disabilitas mental tersebut bisa sembuh total," ujar Patta Amir di sela perjalanan dinas luar daerahnya.

Sekadar informasi, pendamping penyandang disabilitas mental Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Purnama Sari, S. Sos. (HUMAS)