- Musrifah Basli Bareng OJK Berbagi Tips Cara Cerdas Mengatur Keuangan Rumah Tangga
- Komitmen Terapkan Pelayanan Publik berbasis HAM, Sekda Selayar Canangkan P2HAM
- Bupati Selayar Imbau TPAKD Jalankan Empat Peran Mendasar untuk Meningkatkan Akses Keuangan di Masyarakat
- Wisuda Santri LPPTK BKPRMI, Bupati Basli Ali Bocorkan Kiat Sukses Belajar BJ Habibie
- Setelah 28 Tahun Berlalu, Otonomi Daerah Dinilai Telah Memberikan Dampak Positif pada Peningkatan IPM
- Memperingati Hari Bumi, Pemkab Selayar Gelar Aksi Tanam Pohon
- Saiful Arif Bangga, Selayar Mendapat Kehormatan Menjadi Ketua Panita PSBM XXIV
- Akhiri Kunker di Pulau Taka Bonerate, Bupati Basli Pesan Jangan Beri Senyuman Palsu
- Pemkab Selayar Pamerkan Produk Lokal Lewat Event PSBM XXIV Sulsel
- Camat Benteng Sigap, Bersama Tim Terpadu Keruk Drainase Penyebab Genangan Air Dalam Kota
Briefing, Pjs Bupati Kepulauan Selayar Imbau Agar Opini WTP dapat Terus Dipertahankan
KEPULAUAN SELAYAR - Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat terus berkelanjutan.
"Siapapun Bupati terpilih nanti, opini WTP ini agar dapat terus dipertahankan pada masa-masa yang akan datang. Opini itu adalah kebanggaan kita semua, baik pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar," ujar Pjs. Bupati Kepulauan Selayar Asriady Sulaiman saat melakukan briefing dengan para pejabat Eselon II, dan III, terkait dengan tugas-tugas pemerintahan, di Ruang Pola Kantor Bupati, Jumat (6/11/2020).
Dengan sisa masa jabatan yang kurang lebih 30 hari ke depan sebagai Pjs Bupati, Asriady Sulaiman menyampaikan agar semua persoalan keterlambatan segera diselesaikan termasuk pelaksanaan APBD tahun 2020.
"Ini harus tertib dan jangan segan-segan berkonsultasi dengan aparat terkait terutama inspektorat dan KPK," kata Asriady.
"Ini tidak lain hanya bentuk kepedulian kita terhadap Kabupaten Kepulauan Selayar. Opini WTP merupakan bukti bahwa kabupaten Kepulauan Selayar daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah," tutup Asriady. (Humas/Kam)